Balikpapan Jajaki Dukungan Swiss Perkuat Akuntabilitas Anggaran dan Layanan Pesisir

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menerima kunjungan para pengurus Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO), yang menjajaki peluang kerja sama, dalam upaya memperkuat akuntabilitas anggaran publik serta meningkatkan kualitas layanan dasar, khususnya di kawasan pesisir.

Pertemuan dan forum multi-pemangku kepentingan yang digelar bersama mitra internasional, berlangsung di Balai Kota, pada Kamis (5/2/2026).

Bagus Susetyo mengapresiasi ketertarikan SECO untuk melihat potensi pertumbuhan Kota Balikpapan serta membuka peluang kolaborasi dalam berbagai sektor strategis, terutama penguatan tata kelola dan akuntabilitas anggaran.

“Kami mengapresiasi keinginan mereka untuk melihat bagaimana Balikpapan bisa bertumbuh. Bentuk kerja samanya bisa terkait penguatan anggaran maupun akuntabilitas anggaran,” ujar Bagus.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada kajian, tetapi juga dapat menghadirkan inovasi dan peluang baru yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berharap ada sumber-sumber PAD baru yang bisa dibawa ke Balikpapan, sehingga dapat menjadi keunggulan dalam menambah pendapatan daerah,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, isu masyarakat pesisir juga menjadi perhatian utama. Bagus menyoroti masih adanya keterbatasan layanan dasar di kawasan pesisir, mulai dari akses air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Kondisi masyarakat pesisir memang masih membutuhkan perhatian, baik dari sisi air bersih, sanitasi, maupun pemberdayaan. Kami terbuka, apakah kerja sama ini dalam bentuk kajian ataupun investasi,” tegasnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

“Hampir semua pemerintah kota menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, sementara kebutuhan belanja masyarakat terus meningkat. Di sinilah pentingnya inovasi untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Menurutnya, kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan telah lama dibuka, sebagai upaya meningkatkan kapasitas, intelektualitas, dan kualitas sumber daya manusia. “Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat Balikpapan, dan itu terus kami dorong,” ujarnya.

Sementara itu, Country Director International Budget Partnership (IBP) Indonesia, Yuna Farhan, menjelaskan bahwa SECO merupakan lembaga kerja sama ekonomi Pemerintah Swiss.

Dalam kegiatan tersebut, IBP Indonesia yang tergabung dalam Koalisi PRIMA bekerja sama dengan Pemkot Balikpapan menyelenggarakan forum multi-stakeholder, untuk menyampaikan hasil kajian partisipatif terkait akses air bersih dan sanitasi di kawasan pesisir.

“Kami menyampaikan hasil kajian partisipatif yang dilakukan bersama kelompok perempuan pesisir Indonesia di Kelurahan Manggar Baru terkait akses air bersih dan sanitasi. Forum ini melibatkan Bappeda, OPD terkait, PDAM, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya,” jelas Yuna.

Kajian tersebut dilakukan sejak Mei 2025 dengan metode pemetaan partisipatif berbasis masyarakat. Warga secara langsung mendata persoalan yang mereka hadapi, seperti sanitasi dan air bersih, menggunakan aplikasi sederhana.

Data tersebut kemudian dikompilasi dan dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan kebijakan serta tata kelola anggaran daerah.

Menurut Yuna, secara umum Balikpapan telah memiliki program yang cukup memadai di sektor air bersih dan sanitasi. Namun, sektor water, sanitation, and hygiene (WASH) bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan kolaborasi antar-OPD, BUMD, dan masyarakat.

“Forum multi-stakeholder ini kami harapkan menjadi titik temu kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan air bersih, sanitasi, dan persampahan di kawasan pesisir,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan perempuan menjadi hal yang menarik dan krusial dalam kajian ini. Perempuan, khususnya di kawasan pesisir, merupakan kelompok yang paling terdampak ketika akses air bersih dan sanitasi tidak memadai.

“Ketika air bersih sulit diakses, beban kerja perempuan meningkat. Isu WASH juga sangat berkaitan dengan upaya penurunan stunting, dan perempuan memegang peran sentral. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik menjadi sangat fundamental,” pungkas Yuna.

Ke depan, hasil survei dan kajian lapangan ini akan ditindaklanjuti melalui pendampingan Bappeda Kota Balikpapan, dengan harapan dapat melahirkan bentuk kerja sama konkret yang berdampak langsung pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (*)