BorneoFlash.com, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan ngopi bareng media bersama insan pers di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab Syahranie, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, pada Senin (2/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,
forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara jajaran partai dan media massa untuk membahas berbagai isu strategis nasional dan daerah.
Sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah turut hadir, di antaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis serta Bupati Kutai Kartanegara periode 2021–2024, Edi Damansyah.
Kehadiran kader muda PDI Perjuangan, Ewin dan Cintia, mencerminkan komitmen partai dalam mendorong regenerasi politik.
Dalam diskusi tersebut, Hasto menyoroti sektor pertambangan yang dinilai masih belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan harus disertai tanggung jawab ekologis yang jelas.
“Kegiatan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada produksi, tetapi harus diiringi komitmen nyata dalam menjaga dan memulihkan lingkungan,” ujar Hasto.
Selain isu lingkungan, Hasto juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan pada peningkatan kualitas gizi anak.
Menurutnya, perhatian terhadap pemenuhan gizi sejak dini menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Pemenuhan gizi anak merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas generasi masa depan,” katanya.
Dalam konteks politik nasional, Hasto menegaskan peran PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem demokrasi. Ia menyampaikan bahwa sikap tersebut diperlukan agar kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat.
“PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi agar setiap kebijakan tetap berada pada jalur kepentingan rakyat,” tegasnya.
Isu pendidikan dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Hasto menilai pendidikan harus dibangun secara berjenjang dari tingkat nasional hingga desa, sementara TKD selama ini berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Diskusi juga berkembang pada isu kebijakan politik, aspek hukum, serta kebebasan pers yang dinilai sebagai pilar utama demokrasi.
Melalui kegiatan ngopi bareng media ini, PDI Perjuangan Kaltim berharap dapat memperkuat komunikasi yang lebih terbuka dengan insan pers serta mendorong penyampaian informasi yang berimbang kepada publik. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar