BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menghadapi persoalan pemerataan.
Program nasional yang menjadi salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut belum sepenuhnya menjangkau peserta didik yang membutuhkan, sehingga diperlukan pemetaan ulang agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
Secara konseptual, MBG mendapat respons positif karena dinilai mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Namun, dalam implementasinya di daerah, masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari pendataan penerima manfaat, distribusi bantuan, hingga penentuan sekolah dan siswa yang menjadi prioritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Armin, menilai MBG merupakan program strategis yang memiliki dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang matang.
“Program ini memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi pelaksanaannya perlu didahului dengan penyusunan skala prioritas agar bantuan benar-benar diterima oleh peserta didik yang paling membutuhkan,” ujar Armin, pada Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu seharusnya menjadi sasaran utama. Berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum tersentuh program MBG, salah satunya SMK Pelayaran yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Sekolah dengan karakteristik tersebut sepatutnya masuk dalam prioritas, mengingat kebutuhan peserta didik terhadap pemenuhan gizi cukup tinggi,” tuturnya.
Menurut Armin, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan untuk memastikan distribusi program berjalan secara tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dalam menyusun pemetaan penerima manfaat yang objektif dan berbasis pada kebutuhan riil.
“Jangan sampai bantuan justru diterima oleh pihak yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori membutuhkan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Disdikbud Kaltim berencana mengirimkan surat resmi kepada sekolah-sekolah guna memperoleh data terkait penerima program MBG.
Selama ini, pihaknya mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai penyaluran program tersebut karena tidak dilibatkan secara langsung dalam struktur teknis pengelolaan.
Secara kelembagaan, Disdikbud hanya terlibat dalam rapat koordinasi tanpa peran operasional.
Oleh karena itu, Armin mengusulkan agar Disdikbud memiliki perwakilan resmi yang ditetapkan melalui surat keputusan guna mendampingi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Kami perlu terlibat langsung untuk memastikan wilayah dan peserta didik yang membutuhkan dapat teridentifikasi dengan tepat, karena hingga kini masih ada sekolah di Samarinda yang belum menerima program MBG,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa tujuan program untuk menjangkau seluruh sekolah merupakan arah kebijakan yang baik.
Namun, selama pelaksanaannya belum sepenuhnya merata, pemetaan skala prioritas harus menjadi langkah awal.
Untuk wilayah Samarinda, Kecamatan Palaran disebut sebagai salah satu kawasan yang layak diprioritaskan.
“Apabila program ini belum dapat menjangkau seluruh sekolah, maka penentuan skala prioritas menjadi hal yang tidak dapat diabaikan,” pungkas Armin.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar