BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memacu transformasi digital, sebagai bagian dari penguatan program smart city.
Salah satu fokus utamanya adalah memaksimalkan sektor parkir berbasis transaksi non-tunai sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah menurunnya dana bagi hasil (DBH) dari pusat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo mengatakan bahwa digitalisasi ini dirancang, agar seluruh layanan pemerintah mampu menyajikan informasi secara real time.
Saat ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balikpapan telah memiliki aplikasi masing-masing, termasuk untuk pengelolaan retribusi yang berada di bawah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).
“Untuk retribusi, arahnya jelas: semuanya harus cashless, semuanya non-tunai,” tegasnya, di Balai Kota Balikpapan, pada Selasa (6/1/2026).
Sektor parkir menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah kota melihat potensi besar dari pengelolaan parkir yang selama ini belum tergarap maksimal. Digitalisasi dinilai mampu menutup celah kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan.
“DBH berkurang, mau tidak mau pemerintah kota harus kreatif dan inovatif. Parkir adalah salah satu potensi PAD yang harus kita maksimalkan,” ujar Bagus.
Namun, optimalisasi parkir tidak dilakukan secara instan. Pemerintah harus menyiapkan berbagai aspek, mulai dari penataan lokasi, penyediaan lahan, pembangunan fasilitas yang nyaman bagi pengendara, hingga penentuan skema pengelolaan, apakah dikelola langsung oleh UPT atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Kajian mendalam pun tengah disiapkan. Selain kawasan pusat perbelanjaan, pemerintah juga membidik pasar-pasar tradisional sebagai lokasi potensial penerapan parkir digital.
Koordinasi lintas sektor antara Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan terus dilakukan agar implementasi berjalan bertahap namun pasti.
Instruksi Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas'ud untuk segera melakukan kajian dan percepatan pelaksanaan menjadi sinyal kuat, keseriusan pemerintah kota dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit pendapatan daerah.
Transformasi ini juga sejalan dengan dorongan Bank Indonesia untuk memperluas transaksi non-tunai di seluruh sektor ekonomi. Digitalisasi dinilai memberi kemudahan bagi pelaku usaha, sekaligus menciptakan sistem pendapatan yang lebih rapi dan akuntabel.
Meski masih berada dalam masa transisi, pemerintah menegaskan perubahan ini tidak bisa dihindari. “Teknologi harus diikuti. Ini harus kita jalankan bersama-sama,” pungkasnya.
langkah bertahap namun terukur, Balikpapan menegaskan arah barunya sebagai kota cerdas yang tidak hanya modern dalam layanan, tetapi juga kuat dalam kemandirian fiskal.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar