BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendorong percepatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesiapsiagaan Bencana yang melibatkan 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi dan tanah longsor, terutama setelah peristiwa serupa yang menimpa sejumlah daerah di Sumatera dan Aceh.
Menurutnya, upaya penanggulangan bencana tidak dapat bergantung pada solusi teknis semata.
Ia menilai bahwa berbagai kejadian selama ini merupakan konsekuensi dari rusaknya keseimbangan alam yang terjadi secara bertahun-tahun.
“Penanganan banjir dan longsor tidak cukup hanya lewat pendekatan teknis seperti pembangunan drainase. Situasi ini adalah dampak jangka panjang dari tindakan yang merusak keseimbangan lingkungan,” ujar Andi Harun, pada Jumat (5/12/2025).
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, ia juga tengah menyiapkan sebuah tulisan ilmiah untuk memperkaya diskusi publik terkait persoalan tersebut.
Tulisan itu diharapkan dapat membantu masyarakat memahami akar masalah dan mendorong keterlibatan lebih luas.
“Saya sedang menyusun tulisan ilmiah sebagai bahan kajian bersama agar perspektif kita mengenai kejadian-kejadian ini semakin terbuka dan dapat menggerakkan peran seluruh pihak,” tambahnya.
Mengacu pada peringatan BMKG serta kejadian bencana di wilayah lain, Andi Harun menilai bahwa koordinasi lintas daerah dan lintas sektor menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Ia berharap Gubernur Kaltim dapat segera menginisiasi pertemuan besar tersebut.
“Sejak minggu lalu saya telah menyampaikan perlunya kita berkumpul bersama seluruh kabupaten/kota. Saya berharap Bapak Gubernur dapat memimpin pertemuan itu,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa Rakornis harus menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para kepala daerah, unsur TNI-Polri, BNPB dan BPBD, Basarnas, hingga Dinas Sosial dan kelompok relawan.
Menurutnya, sinergi semacam itu tak dapat ditunda lagi.
“Koordinasi ini sangat penting. Bila diperlukan, rapat kesiapsiagaan bencana harus melibatkan semua sektor terkait,” tegasnya.
Andi Harun mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah karena berpotensi membuat langkah antarwilayah tidak selaras.
Ia menekankan bahwa arahan Presiden dan regulasi nasional menetapkan pendekatan pentahelix sebagai dasar penanggulangan bencana.
“Kita bisa saja bekerja sendiri-sendiri, tetapi tanpa koordinasi yang baik akan berjalan autopilot dan tidak sinkron. Padahal kerangka penanggulangan bencana sudah jelas berbasis pentahelix,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh unsur terkait untuk mengesampingkan ego sektoral dan bersama-sama mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam menghadapi kondisi force majeure maupun situasi cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengimbau warga yang berada di kawasan rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan dan mempertimbangkan mencari lokasi alternatif apabila terjadi anomali cuaca.
Ia mengajak masyarakat terlibat aktif dalam upaya penanganan banjir di lingkungan masing-masing.
“Situasi ini sudah sangat mendesak sehingga kita perlu segera duduk bersama,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar