BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat realisasi Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol) menyusul masih adanya sekitar Rp20 miliar yang belum tersalurkan hingga mendekati akhir tahun anggaran.
Langkah percepatan ini ditegaskan penting oleh Pemprov, terutama untuk mengurai hambatan administrasi yang masih dihadapi sejumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS).
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyebutkan bahwa kendala utama berasal dari belum lengkapnya data mahasiswa pada laman Gaspol, padahal pengisian data tersebut menjadi syarat pemadanan.
Proses pemadanan diperlukan untuk memastikan penerima merupakan warga Kaltim dan tidak sedang menikmati beasiswa dari program lain.
“Kami meminta seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk segera memastikan mahasiswanya mengisi data pada link Gaspol. Data tersebut menjadi dasar untuk mencocokkan apakah mahasiswa benar-benar berdomisili di Kaltim dan tidak menerima bantuan serupa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemadanan data merupakan langkah penting untuk menghindari kekeliruan administrasi.
Temuan sebelumnya memperlihatkan adanya pemohon yang tidak berasal dari Kaltim atau terindikasi menerima bantuan pendidikan ganda dari program lain.
“Apabila data tidak terpenuhi, risiko salah sasaran sangat besar. Bahkan jika ditemukan menerima bantuan ganda, yang bersangkutan dapat diminta mengembalikan dana. Karena itu, proses pemadanan harus dilakukan dengan ketat,” kata Dasmiah.
Sebagai langkah percepatan, Pemprov juga membentuk Satgas Percepatan Gaspol Pendidikan di setiap perguruan tinggi. Satgas ini diharapkan mampu memastikan seluruh proses administrasi berjalan cepat dan akurat.
Di sisi lain, sejumlah kendala masih muncul dari lingkungan PTS, terutama terkait rekening mahasiswa yang tidak aktif sehingga menghambat proses transfer.
“Dari pemerintah, anggarannya sudah tersedia. Namun beberapa kampus masih memiliki data yang belum lengkap, termasuk rekening mahasiswa yang bermasalah. Kendala seperti ini sebenarnya berasal dari pihak perguruan tinggi,” jelasnya.
Saat ini, hanya tersisa satu PTS yang masih menyelesaikan perbaikan rekening mahasiswa.
Pemprov menargetkan seluruh penyaluran untuk PTS dapat dilakukan serentak, mengikuti pola di perguruan tinggi negeri (PTN) yang kini telah memasuki tahap pencairan keempat dan kelima.
Sementara itu, penyaluran Gratispol untuk guru telah tuntas sepenuhnya.
Program Gratispol Afirmasi yang ditutup pada 18 November juga mencatat antusiasme tinggi dari kelompok prioritas, seperti penyandang disabilitas, mahasiswa berprestasi tingkat internasional, serta warga yang berasal dari desa sangat tertinggal.
Namun, belum ada kepastian apakah pendaftaran afirmasi akan dibuka kembali pada periode mendatang.
Menanggapi pertanyaan mengenai keberlanjutan program pada tahun depan, Dasmiah memastikan bahwa Gubernur Kaltim telah memberi jaminan terkait alokasi anggaran.
“Untuk pelaksanaan pada tahun mendatang, Bapak Gubernur telah menegaskan bahwa pendanaan Gaspol Pendidikan tetap terjamin pada tahun 2026. Insyaallah program ini akan terus berlanjut,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar