BorneoFlash.com, SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim), Sri Wahyuni, memberikan penjelasan mengenai kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).
Acara tersebut sempat menjadi perhatian publik lantaran sebelumnya Gubernur Kaltim, Rudy Masud, menegaskan komitmen efisiensi anggaran dengan tidak lagi menggunakan fasilitas hotel dalam kegiatan pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Sri Wahyuni menegaskan bahwa rapat yang dimaksud merupakan Rapat Sinkronisasi dan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat strategis dan mendesak.
Rapat ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi langsung dengan para pelaku usaha besar yang berkontribusi terhadap PAD Kaltim.
“Bapak Gubernur bersama Wakil Gubernur berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kepatuhan pajak dan retribusi, sehingga beliau ingin berdialog langsung dengan para wajib pajak utama,” ujar Sri Wahyuni,
pada Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut dihadiri sekitar 200 perwakilan perusahaan besar dari sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan konstruksi.
Pemilihan lokasi di Jakarta, menurutnya, didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, agar dapat menghadirkan langsung para pengambil keputusan tertinggi dari perusahaan-perusahaan tersebut.
“Jika rapat digelar di Samarinda, biasanya yang hadir adalah perwakilan di tingkat operasional. Namun kali ini, kami ingin memastikan para pemilik perusahaan atau pimpinan puncaknya dapat hadir langsung, karena pembahasan yang dilakukan bersifat strategis dan tidak rutin,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Forkopimda Kaltim bersama Gubernur dan perwakilan Kejaksaan Tinggi juga berkesempatan berdialog langsung dengan para pemilik perusahaan.
Diskusi difokuskan pada kepatuhan administrasi perpajakan dan langkah-langkah peningkatan PAD melalui optimalisasi berbagai jenis pajak daerah.
Beberapa isu utama yang dibahas antara lain pajak alat berat, pajak air permukaan, kendaraan berpelat luar daerah, serta kewajiban pendaftaran Pajak Penghasilan (PPh) di Kalimantan Timur.
Menurut Sri Wahyuni, para pelaku usaha memberikan tanggapan yang konstruktif dan menunjukkan itikad baik untuk mendukung program pemerintah daerah.
“Para wajib pajak menyampaikan kesediaan mereka untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban pajak secara tertib. Bapak Gubernur juga mengingatkan agar perusahaan membeli bahan bakar dari Kaltim, sehingga pajak yang timbul dapat masuk ke kas daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, turut disampaikan data bahwa dari sekitar 5.000 unit alat berat yang beroperasi di Kaltim, baru sekitar 2.000 unit yang terdaftar aktif membayar pajak.
Sebagian perusahaan beralasan alat berat tersebut sudah tidak digunakan, namun tetap diwajibkan melaporkan kondisi asetnya kepada pemerintah daerah.
Sri Wahyuni menilai pertemuan di Hotel Borobudur tersebut sangat efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Pertemuan itu juga menjadi forum penting dalam memastikan koordinasi antara Forkopimda dan para pelaku industri besar di Kaltim berjalan optimal.
“Pertemuan itu sangat produktif karena mempertemukan langsung Gubernur, Forkopimda, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi (meski hadir secara daring) dengan para pengambil keputusan dari perusahaan besar. Melalui tim terpadu yang dibentuk, pemerintah memastikan seluruh wajib pajak menunaikan kewajibannya demi kemajuan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar