BorneoFlash.com, SAMARINDA — Di tengah maraknya konsumsi produk impor dan kebiasaan masyarakat terhadap makanan instan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengarahkan fokusnya pada kekuatan pangan lokal.
Langkah ini menjadi strategi baru dalam menekan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di daerah tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai bahwa penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui pendekatan medis semata.
Menurutnya, kunci keberhasilan justru terletak pada perubahan pola konsumsi masyarakat menuju sumber pangan yang lebih sehat dan beragam.
“Target kami, angka stunting di Kaltim dapat menurun pada akhir tahun 2025. Ini bukan pekerjaan satu pihak, melainkan gerakan bersama demi kesejahteraan dan kesehatan generasi mendatang,” tutur Seno saat membuka Lomba Kreasi Menu B2SA Non Beras Non Terigu Berbasis Pangan Lokal tingkat provinsi di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Sabtu (11/10/2025).
Berdasarkan data yang disampaikan, angka stunting di Kaltim saat ini berada di kisaran 22,02 persen.
Meski menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 22,09 persen, angka tersebut masih berada di atas ambang batas nasional.
Kondisi ini menandakan perlunya kolaborasi lintas sektor secara lebih intensif.
Seno menjelaskan, penyelenggaraan lomba kreasi menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi pangan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap masyarakat semakin memahami bahwa bahan pangan lokal mampu menjadi solusi dalam memperbaiki asupan gizi dan menekan angka stunting di Kaltim,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan-bahan lokal seperti singkong, jagung, talas, pisang, dan ubi sebagai alternatif pengganti beras dan terigu.
Selain mudah diperoleh, bahan tersebut memiliki kandungan gizi tinggi yang selama ini belum dimaksimalkan.
Lebih jauh, Seno mengungkapkan keprihatinannya atas fakta bahwa Kaltim sebagai daerah dengan kontribusi besar terhadap penerimaan nasional mencapai hampir Rp1.000 triliun per tahun masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dasar masyarakatnya.
“Sudah seharusnya kita bersama-sama berupaya mengatasi persoalan ini. Semua pihak harus bergerak, mulai dari PKK, puskesmas, posyandu, hingga instansi pemerintah terkait. Dengan kerja sama yang kuat, saya optimistis angka stunting di Kaltim dapat menurun secara signifikan pada 2026 mendatang,” tegasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar