BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus melanjutkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai inovasi.
Tahun ini, salah satu terobosan yang diutamakan adalah penerapan sekolah bilingual atau sekolah dwibahasa.
Sedikitnya 70 sekolah ditargetkan mulai melaksanakan program tersebut.
Gubernur Kaltim mendorong kebijakan ini agar generasi muda memiliki keterampilan lebih kuat untuk bersaing, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di level internasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menjelaskan bahwa meskipun kondisi fiskal sedang terbatas, pihaknya akan tetap menyesuaikan anggaran agar pelaksanaan program ini berjalan.
Menurutnya, fokus utama bukan hanya pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga penguatan kompetensi siswa, khususnya dalam penguasaan bahasa asing sejak dini.
“Bidang pendidikan harus tetap diprioritaskan, penyesuaian anggaran dilakukan agar program ini bisa berjalan,” jelas Armin, pada Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan, Gubernur Kaltim memberi arahan agar kemampuan bahasa Inggris di seluruh kabupaten dan kota diperkuat sejak jenjang SD hingga SMP.
Hal ini dinilai penting untuk menyiapkan anak-anak Kaltim menghadapi tantangan persaingan global.
“Dalam rapat pimpinan, Gubernur menegaskan perlunya penguatan daya saing melalui bilingual school. Beliau juga meminta agar Dinas Pendidikan di kabupaten dan kota mulai membekali siswa SD dan SMP dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih kuat,” ujarnya.
Program bilingual ini sebenarnya telah diterapkan di beberapa sekolah sebelumnya. Namun, tahun ini cakupannya diperluas dengan dukungan mitra dari luar negeri.Salah satunya Universitas Adelaide, Australia, yang akan memberikan pendampingan langsung bagi para guru. Pendampingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober.
“Insyaallah, pada 12 hingga 16 Oktober nanti, Universitas Adelaide akan mendampingi guru-guru di sekolah-sekolah bilingual untuk memperkuat kualitas pembelajaran,” tutur Armin.
Meski menuai sambutan positif, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah kritik dari kalangan siswa.
Menanggapi hal tersebut, Armin menilai perbedaan pendapat merupakan bagian wajar dari proses demokrasi.
“Itu hal yang biasa dalam demokrasi. Saya justru mengapresiasi adanya masukan dari siswa, karena menunjukkan mereka ikut peduli terhadap perkembangan pendidikan,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar