, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menegaskan komitmennya mengawal program Sekolah Rakyat agar tepat sasaran, yaitu menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Butuh kerja keras semua pihak, bukan hanya Kemensos, tapi juga DPR. Kami pastikan pengawasan berjalan agar anak-anak yang berhak tidak terlewat,” ujar Husni dalam diskusi daring
Kabar Nusantara
, Jumat (8/8/2025).
Pemerintah mewajibkan penerima Sekolah Rakyat berasal dari keluarga Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai mitra kerja Kemensos, Komisi VIII terus mendorong agar program benar-benar menyentuh kelompok sasaran. “Kami kawal pelaksanaannya secara ketat,” tegas Husni.
Ia optimistis pengawasan berjalan efektif karena Komisi VIII memiliki lebih dari 40 anggota dari berbagai dapil. “Kami pastikan program ini tidak disalahgunakan pihak mampu,” tambahnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa saat ini sudah beroperasi 70 Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan jumlah itu bertambah menjadi 100 titik pada pertengahan Agustus, lalu bertambah 59 titik lagi pada September.
Pada tahun ajaran 2025/2026, total 159 Sekolah Rakyat akan menampung 620 rombongan belajar dengan 15.370 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Program ini akan didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan non-guru. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar