BorneoFlash.com, SAMARINDA - Kinerja proyek pembangunan Terowongan Selili di Kota Samarinda kembali menuai sorotan.
Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai lemahnya perencanaan awal telah berdampak serius terhadap pelaksanaan proyek, terutama pada aspek keselamatan dan antisipasi bencana.
Hal ini terbukti dari kebutuhan tambahan anggaran penanganan longsor yang membengkak hingga mencapai Rp133 miliar.
Temuan tersebut disampaikan usai inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi III pada Senin (14/7/2025).
Dalam tinjauan lapangan itu, diketahui bahwa pelaksana proyek, PT PP, tidak menyusun kajian teknis yang memadai sebelum pekerjaan dimulai. Akibatnya, potensi risiko seperti longsor baru teridentifikasi setelah konstruksi berjalan, menunjukkan lemahnya mitigasi sejak tahap awal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini.
Ia menilai bahwa perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor konstruksi seharusnya lebih cermat dalam mengidentifikasi risiko lapangan sebelum memulai pengerjaan.
“Seharusnya kajian teknis dilakukan secara menyeluruh sejak awal, bukan setelah masalah muncul di lapangan. Ketidaksiapan semacam ini menunjukkan adanya kelalaian dalam perencanaan proyek yang berdampak pada meningkatnya biaya penanganan,”ujarnya.
Lebih lanjut, Arif menilai bahwa kejadian ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis, guna mencegah pemborosan anggaran di masa mendatang.
“Penambahan biaya sebesar ini tentu saja akan membebani anggaran daerah. Kami berharap kasus seperti ini tidak terulang, karena setiap rupiah dari anggaran publik harus dikelola secara efektif dan efisien,”tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, pihak pelaksana proyek melalui perwakilannya, Prasetyo Nur, menjelaskan bahwa saat ini fokus utama mereka adalah memperkuat struktur lereng terowongan yang mengalami kerawanan.
Salah satu langkah teknis yang tengah disiapkan adalah memperpanjang konstruksi pada bagian inlet dan outlet terowongan sepanjang 72 meter.
“Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kestabilan lereng, sehingga risiko longsor dapat ditekan. Proyek ini dimulai akhir 2022 dan kami menargetkan penanganannya selesai pada Desember 2025,”terang Prasetyo.
Ia merinci bahwa penanganan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp39 miliar telah dilakukan dengan metode regrading lereng serta pemasangan beton cor di tempat.
Tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan nilai sekitar Rp94 miliar, meliputi pemasangan ground anchor, drainase, serta sistem penguatan tambahan.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa indikasi awal longsor muncul pada Februari 2025, ditandai dengan retakan di sekitar badan terowongan.
Merespons hal tersebut, PT PP menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan investigasi mendalam yang berlangsung hingga Mei 2025.
“Hasil kajian teknis dari tim ITB telah kami rampungkan pada Juni hingga Juli, dan saat ini tengah menunggu persetujuan dari Pemerintah Kota Samarinda untuk segera direalisasikan di lapangan,”pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar