BorneoFlash.com, UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menyampaikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Mahulu, pada Rabu (09/07/2025).
Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., yang diwakili oleh Wakil Bupati Drs. Yohanes Avun, M.Si., menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari seluruh fraksi, khususnya atas apresiasi terhadap keberhasilan Pemkab Mahulu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada 27 Mei 2025 lalu.
“Predikat WTP ini bukan hanya capaian administratif, tetapi juga buah dari komitmen dan kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Wabup.
Yohanes Avun menegaskan bahwa pencapaian tersebut justru menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK secara bertanggung jawab.
Dalam paparannya, Pemkab Mahulu juga menanggapi sejumlah apresiasi fraksi DPRD terhadap realisasi belanja daerah tahun 2024 yang mencapai Rp2,2 triliun dari target Rp2,7 triliun, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 543,25%.
Pemerintah memastikan bahwa arah kebijakan belanja tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan layanan publik.
“Sinergi yang terbangun antara DPRD dan Pemerintah Daerah adalah kunci menjaga kesinambungan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Mahulu,” tegas Wabup.
Wabup Mahulu menutup sambutannya dengan menekankan bahwa Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ini memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan anggaran.
“Raperda ini adalah refleksi dari semangat penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” pungkasnya. (*/Prokopim Mahulu)
