Sekjen MK Tegaskan Rapat dengan Komisi III DPR Tak Bahas Putusan Pemisahan Pemilu

BorneoFlash.com, JAKARTA -

Sekretaris

Jenderal

Mahkamah

Konstitusi

(MK)

Heru

Setiawan

menegaskan

bahwa

rapat

kerja

Komisi

III DPR RI pada Rabu (9/7/2025)

tidak

membahas

putusan

terkait

pemisahan

pemilu

nasional

dan

daerah

Heru

menjelaskan

bahwa

rapat

yang juga

menghadirkan

perwakilan

Komisi

Yudisial

(KY) dan

Mahkamah

Agung (MA)

tersebut

hanya

membahas

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

(RKA)

serta

Rencana

Kerja

Pemerintah

(RKP)

tahun

2026.

“Karena

ini

rapat

anggaran

tentu

tidak

ada

kaitannya

dengan

pembahasan

putusan

MK,” kata

Heru

kepada

wartawan

usai

mengikuti

rapat

Kompleks

Parlemen

Senayan

, Jakarta.

Terkait

putusan

pemisahan

jadwal

pemilu

Heru

menegaskan

bahwa

telah

menjalankan

tugasnya

dan

kini

menunggu

DPR

menindaklanjuti

putusan

tersebut

melalui

produk

legislasi

“MK

sudah

menyampaikan

putusannya

sekarang

kami

tinggal

menunggu

DPR

menindaklanjutinya

Itu

memang

menjadi

kewenangan

DPR,”

ujarnya

Namun

Heru

mengaku

belum

mengetahui

wacana

revisi

terhadap

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2020

tentang

Mahkamah

Konstitusi

yang

santer

disebut

sebagai

respons

atas

Putusan

Nomor

135/PUU-XXII/2024.

“Saya

belum

membaca

berita

,”

ujarnya

singkat

Sebelumnya

, pada

Selasa

(8/7), Wakil

Ketua

DPR RI

Adies

Kadir

menegaskan

bahwa

DPR

tidak

akan

membahas

revisi

UU MK

sebagai

dampak

dari

putusan

soal

pemisahan

pemilu

menyatakan

bahwa

DPR

periode

2019–2024

sudah

membahas

revisi

tersebut

“UU MK

tidak

ada

revisi

DPR

sudah

menyelesaikannya

pada

periode

sebelumnya

,”

ujar

Adies

Kompleks

Parlemen

Ia

menambahkan

bahwa

pembahasan

revisi

itu

bahkan

sudah

mencapai

tahap

persetujuan

Tingkat I dan

tinggal

menunggu

pengesahan

dalam

Rapat

Paripurna

“

Revisinya

sudah

selesai

lima

tahun

lalu

. Saya yang

memimpin

panjanya

, dan

saat

ini

tinggal

menunggu

jadwal

dari

Bamus

(Badan

Musyawarah

),”

jelasnya

Sebagai

informasi

, DPR RI

telah

mendaftarkan

RUU

tentang

Perubahan

Keempat

atas

Undang-Undang

Nomor

Tahun

2003

tentang

Mahkamah

Konstitusi

dalam

Program

Legislasi

Nasional (

Prolegnas

Jangka

Menengah

2024–2029. DPR juga

telah

menyusun

naskah

akademik

RUU

tersebut

Pada

Kamis

(26/6), MK

memutuskan

bahwa

penyelenggaraan

pemilu

nasional

dan

daerah

harus

dilakukan

secara

terpisah

dengan

jeda

waktu

paling

singkat

dua

tahun

dan paling lama

dua

tahun

enam

bulan

Pemilu

nasional

meliputi

pemilihan

anggota

DPR, DPD,

serta

presiden

dan wakil

presiden

sedangkan

pemilu

daerah

mencakup

pemilihan

anggota

DPRD

provinsi

, DPRD

kabupaten

kota

serta

kepala

daerah

dan wakil

kepala

daerah

(*)