BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik pertambangan tanpa izin yang masih marak terjadi di wilayah Kaltim.
Ia menilai, penanganan terhadap persoalan ini telah berlangsung terlambat, mengingat aktivitas tambang ilegal telah berlangsung selama lebih dari enam hingga tujuh tahun tanpa penanganan yang optimal.
Dalam pernyataannya, Wagub Seno menyampaikan bahwa selama 60 hari pertama masa kerjanya bersama Gubernur Rudy Mas’ud, isu tambang ilegal baru memperoleh atensi yang nyata.
Ia bahkan menyebut dirinya dan masyarakat Kalimantan Timur sebagai korban dari maraknya aktivitas tambang ilegal, yang kerap kali berlokasi sangat dekat dengan permukiman warga.
“Kami pernah mengambil tindakan terhadap sebuah tambang legal di wilayah Tenggarong Seberang, karena kegiatan operasionalnya hanya berjarak sekitar 10 meter dari rumah penduduk. Namun, saat kami melakukan penertiban, pihak pengelola menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi,”ungkap Wagub Seno.
Ia menambahkan, penanganan seperti ini kerap terbentur kewenangan birokrasi dan akhirnya hanya diarahkan untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat pusat.
Meski demikian, Wagub Seno menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dan melakukan pengawasan sosial terhadap isu-isu strategis daerah.
“Saya sangat menghargai kontribusi adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan masukan. Kehadiran kontrol sosial dari kalangan akademisi merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat dan harus dijaga agar tetap independen,”ucapnya.
Ia juga menegaskan kesiapannya untuk mendukung upaya penghentian kegiatan pertambangan legal apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Wagub Seno mengungkapkan besarnya skala aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur, yang bahkan dapat membentang hingga 20 kilometer dengan menyisakan banyak lubang bekas tambang yang belum direklamasi.
Ia turut menyoroti ketimpangan fiskal daerah, di mana dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 70 triliun, hanya sebagian kecil yang benar-benar kembali dinikmati masyarakat lokal, meskipun total kontribusi sektor tambang terhadap ekonomi nasional mencapai sekitar Rp 1.000 triliun per tahun.
“Kalau kita ingin masyarakat Kalimantan Timur sejahtera, maka pembagian hasil dari sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan proporsional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah,”tegasnya.
Selain itu, Wagub Seno juga menyinggung pentingnya peningkatan akses pendidikan, termasuk melalui penyediaan program kuliah gratis bagi mahasiswa sebagai bentuk investasi terhadap masa depan generasi muda.
“Kami menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan untuk mendukung pendidikan tinggi tanpa biaya bagi mahasiswa. Itu merupakan cita-cita kami,”jelasnya.
Di sisi lain, data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur mencatat adanya 108 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah, dengan delapan kasus di antaranya sudah ditindaklanjuti berdasarkan laporan masyarakat.
Wagub Seno menilai keberadaan kanal aduan publik sangat penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, mahasiswa, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang bersih dari tambang ilegal dan mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara merata bagi seluruh warganya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar