BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Statistik Sektoral yang mengedepankan kolaborasi data antarlembaga.
Kegiatan ini berlangsung di Grand Tjokro Hotel Balikpapan, Kamis (12/6/2025), dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin.
Mengusung semangat integrasi data, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan, yaitu Milona Dama Prianto dan R. Agus Setyawan. Fokus utama acara adalah penguatan kapasitas teknis dan pemahaman perangkat daerah dalam mengelola statistik sektoral secara valid, akurat, dan sesuai standar nasional.
Dalam sambutannya, Muhaimin menekankan bahwa kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data. “Data bukan hanya deretan angka, melainkan pondasi kebijakan publik. Kesalahan data bisa membawa arah pembangunan ke jalur yang salah,” ujar Muhaimin.
Ia juga mengingatkan pentingnya keakuratan data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan rencana tahunan. “Kita sering temukan data yang hanya di-copy paste dari tahun sebelumnya. Ini berbahaya. Padahal data kita akan diverifikasi oleh BPS dan digunakan sebagai dasar perencanaan lintas sektor,” jelasnya.
Statistik sektoral sendiri merupakan data yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, perbedaan metodologi, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan SDM masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan satu sistem data yang andal.
“Setiap OPD tidak bisa lagi bekerja dalam silo. Era sekarang menuntut keterbukaan, kolaborasi, dan integrasi. Tidak ada lagi data milik satu dinas. Semua data adalah milik Pemerintah Kota Balikpapan,” tegas Muhaimin.
Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep statistik sektoral sesuai standar nasional. Memperkuat keterampilan teknis dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
Menyelaraskan Metodologi dan Metadata Antarinstansi
Selain itu, mengokohkan koordinasi antar perangkat daerah sebagai produsen data dan mendorong pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Muhaimin juga menyoroti pentingnya sistem informasi terintegrasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan. “Siapapun yang butuh data, tidak perlu keliling OPD. Cukup ke Diskominfo. Di sana data dikompilasi, disajikan, dan siap digunakan untuk keperluan kebijakan, riset, atau publikasi ilmiah,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Muhaimin mengajak seluruh OPD untuk mulai mengubah budaya kerja dalam pengelolaan data. “Kita harus keluar dari pola lama. Setiap data yang kita keluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.”
Semangat kolaborasi lintas sektoral dan sinergi yang semakin kuat, Balikpapan menatap masa depan sebagai kota yang cerdas dalam perencanaan dan tangguh dalam eksekusi, berbasis pada data yang berkualitas dan terpercaya. (*)
