Pemprov Kaltim

Wagub Seno Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Rp100 Miliar di Dispora Kaltim

lihat foto
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan atas dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

Dugaan penyelewengan anggaran dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang menyeruak baru-baru ini menjadi perhatian serius, terutama setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim memulai penyelidikan resmi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum dalam bentuk apa pun.

Ia memandang langkah Kejati sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik.

“Ini langkah yang baik. Kalau memang ada penyimpangan, tentu harus dibuka seterang-terangnya agar semuanya jelas dan tidak menjadi spekulasi,”ujar Seno saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).

Kejati Kaltim sebelumnya telah melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan di lingkungan Dispora pada Senin (26/5/2025).


Dugaan sementara mengarah pada potensi penyalahgunaan anggaran hingga mencapai Rp100 miliar, yang sebagian diduga terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Meski belum mendapat laporan lengkap, Seno menegaskan bahwa Pemprov Kaltim siap memfasilitasi proses hukum yang diperlukan.

Ia meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum.

“Kita beri ruang bagi kejaksaan untuk bekerja secara profesional. Bila nanti bukti sudah cukup, tentu akan masuk ke tahap selanjutnya. Pemerintah daerah akan mendukung penuh sesuai kewenangannya,”tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya penuntasan kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran publik di sektor lainnya.

Penegakan hukum yang tuntas dan transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Kalau memang cukup bukti, silakan diproses hingga ke pengadilan. Kita semua ingin persoalan ini terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi,”tegas Seno. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar