, SAMARINDA - Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada di bawah rata-rata nasional, meskipun sejumlah tantangan sosial dan geografis masih dihadapi daerah ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,57 persen atau setara dengan 24,06 juta jiwa.
Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat angka sebesar 5,78 persen.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, dalam dialog bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, pada Sabtu, (10/52025).
“Walaupun lebih rendah dari rata-rata nasional, angka kemiskinan di Kalimantan Timur masih menjadi perhatian serius kami. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah ini masih mencapai 5,78 persen,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.
Selain masalah kemiskinan, Kalimantan Timur juga menghadapi persoalan pengangguran yang cukup signifikan.
“Tingkat pengangguran terbuka saat ini berada di angka 5,75 persen,” ungkapnya.
Menurut Gubernur Rudy, kondisi geografis yang luas serta keberadaan wilayah-wilayah terpencil turut menjadi kendala utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Masih banyak daerah yang belum memiliki akses infrastruktur memadai, terutama di wilayah pedalaman, kawasan tertinggal, hingga perbatasan,” jelasnya.
Salah satu contohnya adalah Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di mana akses transportasi masih sangat terbatas. Hal ini berimbas pada tingginya biaya kebutuhan pokok masyarakat.
“Sebagai contoh, harga semen di beberapa daerah pedalaman bisa mencapai Rp800 ribu per sak. Sementara itu, meskipun bahan bakar minyak menerapkan kebijakan satu harga, di lapangan harganya bisa mendekati Rp30 ribu per liter,” lanjut Gubernur Harum.
Ia juga menyebutkan bahwa dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik, menjadikan kondisi keseharian masyarakat semakin menantang.
“Kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi penyebab kemiskinan di daerah kami,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim mengimplementasikan program-program unggulan seperti Gratispol dan Jospol, yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
“Kami percaya bahwa kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis serta peningkatan infrastruktur akan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan, kami optimis Kaltim dapat sejajar dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei,” terang Gubernur Rudy.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ia menyatakan bahwa program yang dijalankan sejalan dengan arah pembangunan nasional dan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Program-program yang dijalankan oleh Bapak Gubernur sangat relevan. Beliau memahami betul permasalahan di daerah dan mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu diperkuat maupun disinergikan dengan pemerintah pusat,” kata Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
Ia juga mengajak seluruh pilar sosial di Kaltim seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Saya mendorong seluruh elemen pilar sosial di Kalimantan Timur untuk lebih sering berdiskusi langsung dengan Gubernur,” pintanya.
Selain itu, Gus Ipul menekankan pentingnya transformasi pelayanan sosial berbasis data, terutama dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Ia merinci bahwa terdapat 115.874 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kaltim, dengan total anggaran bantuan sosial mencapai Rp403,833 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Sembako sebesar Rp213,254 miliar yang menyasar 90.332 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp185,763 miliar, serta bantuan bagi anak yatim piatu (YAPI) sebesar Rp4,815 miliar untuk 1.944 jiwa.
Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat utama Kementerian Sosial dan Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar