Andi Harun juga menyampaikan bahwa skema kerja sama yang ditawarkan bersifat terbuka dan fleksibel, baik dalam bentuk antar-pemerintah (G2G) maupun antar-pelaku usaha (B2B), demi percepatan realisasi investasi.
Menariknya, ia menekankan bahwa kunjungan kerja ke Tiongkok nantinya tidak akan membebani anggaran daerah.
Pemerintah Kota hanya akan berperan sebagai fasilitator, sedangkan pembiayaan ditanggung oleh pihak swasta yang turut serta.
“Kami mengedepankan efisiensi anggaran. Cukup memperoleh izin dari Presiden, sementara para pengusaha yang ikut serta dapat membiayai keperluan mereka secara mandiri,” tuturnya.
Dalam dialog tersebut, delegasi Anhui menilai Samarinda sebagai kota yang paling menjanjikan di Kalimantan dalam hal pengembangan energi bersih.
Mereka mengklaim memiliki teknologi pengolahan sampah dengan kapasitas hingga 1.000 ton per hari, serta teknologi konversi limbah sawit menjadi biodiesel.
Selain membuka peluang dengan pihak Anhui, Pemkot Samarinda juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor asal Malaysia terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).
Pemerintah tetap pada posisinya sebagai pendukung dan fasilitator, dengan mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha lokal.
“Pemerintah tidak perlu menjadi aktor utama dalam realisasi proyek ini. Justru kami berharap inisiatif ini mampu menumbuhkan pelaku usaha baru dari Samarinda,” pungkas Wali Kota.
