Pemkab Penajam Paser Utara

Bupati PPU Temui Pekerja dan Perusahaan, Dorong Solusi Bersama Masalah Ketenagakerjaan

lihat foto
Bupati PPU Mudyat Noor ngopi bareng asosiasi pekerja dan perusahaan di Penajam Paser Utara. Foto: BorneoFlash/IST
Bupati PPU Mudyat Noor ngopi bareng asosiasi pekerja dan perusahaan di Penajam Paser Utara. Foto: BorneoFlash/IST

BorneoFlash.com, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin menghadiri kegiatan silaturahmi dan “Ngopi Bareng” bersama asosiasi pekerja dan manajemen perusahaan yang beroperasi di lingkungan Pemkab PPU.

Acara ini digelar pada Sabtu (3/5/2025) di Hotel Ika Petung, Penajam, dan diikuti oleh sekitar 50 peserta dari berbagai perwakilan perusahaan dan asosiasi pekerja.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PPU ini menjadi forum penting untuk mempererat komunikasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekerja dalam menghadapi isu-isu ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kesempatan berdialog langsung dengan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menyelesaikan persoalan yang kerap muncul di sektor ketenagakerjaan di wilayah PPU.

“Ini adalah langkah awal kami dalam memimpin PPU. Kami ingin pertemuan seperti ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan ketenagakerjaan,” ujar Mudyat.

Ia mengakui bahwa salah satu persoalan umum yang kerap terjadi antara perusahaan dan pekerja berkaitan dengan implementasi regulasi. Menurutnya, pemerintah daerah sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, terutama sejak sejumlah kewenangan diambil alih oleh pemerintah provinsi maupun pusat.


“Banyak aturan nasional yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di daerah. Ini menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, saya mendorong adanya regulasi turunan yang lebih kontekstual di tingkat daerah,” tegasnya.

Selain itu, Mudyat juga menyoroti belum meratanya penerapan upah minimum sektoral di beberapa perusahaan. Ia meminta Disnakertrans PPU untuk menghimpun informasi dan merumuskan langkah penyelesaian bersama, demi menciptakan iklim kerja yang sehat dan adil.

“Melalui forum ini, kita ingin mendengar langsung dari para pekerja dan pihak manajemen. Jika perlu, kami akan undang perusahaan-perusahaan yang belum patuh untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam acara tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah hadir langsung. Semoga saran dan masukan yang disampaikan dapat menjadi jawaban atas persoalan-persoalan ketenagakerjaan di PPU,” ujar Marjani.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus digelar sebagai ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Kabupaten PPU. (

*)
Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar