BorneoFlash.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Gubernur Harum, menyampaikan harapan besar kepada Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan agar dapat memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim.
“Perekonomian yang berkembang dengan baik tentunya memerlukan dukungan distribusi energi yang optimal. Saya berharap tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur,” ujar Gubernur Harum dalam acara Tasyakuran atas diraihnya gelar Doktor yang digelar di Lamin Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, pada Sabtu (12/4/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama perwakilan Pertamina Patra Niaga sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai isu bahan bakar minyak (BBM) yang diduga tercampur.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh.
“Saya mengapresiasi kehadiran Bapak General Manager hari ini. Sebenarnya, kedatangan beliau lebih dari sekadar menghadiri acara ini, melainkan untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur, bahkan mungkin masyarakat se-Kalimantan. Mengingat posisi beliau mencakup lima wilayah, maka perannya sangat strategis,” ujarnya.
General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexander Susilo, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa diskusi dengan Gubernur Harum difokuskan pada upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan energi.
Ia juga menegaskan komitmen Pertamina untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor energi di Kalimantan.
“Gubernur juga sempat menyinggung persoalan yang tengah menjadi perhatian publik. Sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh DPR, kami akan menindaklanjuti hal tersebut dan saat ini sedang dalam proses,” ujar Alexander.
Terkait dengan antrean pengisian BBM yang terjadi di beberapa daerah di Kaltim, Alexander menjelaskan bahwa antrean pada umumnya muncul karena tingginya permintaan.
Namun, ia mengakui bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu, dan karenanya diperlukan solusi teknis.
“Jika jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih terbatas, maka memang perlu penambahan. Di Balikpapan misalnya, jumlah outlet masih perlu ditingkatkan. Di Samarinda sendiri terdapat sekitar 34 SPBU, dan situasi antreannya relatif lebih terkendali. Namun jika dibutuhkan, kami siap memfasilitasi penambahan outlet, tentu dengan dukungan investor,” paparnya.
Mengenai kuota BBM, Alexander menegaskan bahwa pengaturan kuota hanya berlaku untuk jenis solar subsidi.
Jenis BBM lainnya tidak dikenakan pembatasan serupa.
Penggunaan solar bersubsidi sendiri diatur ketat, dengan pembatasan harian dan pengawasan menggunakan sistem barcode.
“Kendaraan enam roda dibatasi maksimal 40 liter per hari. Untuk pemakaian di atas 200 liter, sistem barcode akan mengatur distribusinya. Selama jumlah kendaraan meningkat, data pemakaian juga akan bertambah. Namun, apabila data tidak berubah, maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akan menetapkan kuota berdasarkan data eksisting. Pertamina dalam hal ini hanya bertugas mendistribusikan. Intinya, kami siap melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh negara,” tutup Alexander.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar