BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat dalam menyambut implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Program ini akan mulai dilaksanakan pada 17 Februari 2025 dan memerlukan kesiapan pasokan bahan pangan yang memadai.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa Kaltim masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan bahan pangan, khususnya sayuran.
"Saat ini, sebagian besar pasokan sayuran di Kaltim masih bergantung pada suplai dari Pulau Jawa. Sementara itu, dalam setiap satuan pelayanan MBG, dibutuhkan setidaknya 300 kilogram sayuran untuk sekali memasak bagi 3.000 anak," ujarnya.
BGN telah menetapkan anggaran sekitar Rp15.000 per anak untuk program ini.
Namun, Kaltim memiliki indeks harga bahan pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan efektivitas program.
"Oleh karena itu, setiap daerah perlu memberikan bukti pembelian bahan pangan yang digunakan. Langkah ini penting agar apabila ada kebutuhan penyesuaian anggaran, terdapat dasar yang jelas untuk pengambilan keputusan," tegas Tigor.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi Kaltim bukan pada sisi permintaan, melainkan pada ketersediaan pasokan bahan pangan.
"Dari sisi permintaan, program ini sudah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per anak. Sekarang, yang harus kita dorong adalah bagaimana memastikan ketersediaan pasokan pangan, terutama dari sumber lokal. Jika pemasok di daerah tidak siap, tentu kita akan bergantung pada pasokan dari luar," jelas Akmal.
Ia menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan lokal guna mengurangi biaya distribusi dan ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain.
Namun, upaya ini membutuhkan strategi yang matang dan kerja sama lintas sektor.
"Konsekuensinya, kita harus memperkuat sektor pertanian di Kaltim. Tantangannya adalah bagaimana membangun kembali budaya agraris di daerah kita agar produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan program ini," ungkapnya.
Pada tahap awal pelaksanaan, Pemprov Kaltim akan berfokus pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah ada.
Secara bertahap, jumlah ini akan ditingkatkan hingga mencapai 450 satuan pelayanan di seluruh wilayah Kaltim.
Untuk memastikan kelancaran program, Pemprov Kaltim akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polda, pemerintah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha di sektor pertanian guna meningkatkan produksi pangan lokal.
"Kita harus mengoptimalkan potensi sentra pertanian di daerah ini. Tidak boleh lagi bahan pangan utama kita didatangkan dari luar, seperti Pulau Jawa atau Sulawesi. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi bersama," pungkas Akmal.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar