BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pendidikan mempunyai peranan penting, dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk itu, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir Hetifah Sjaifudian MPP menggelar workshop pendidikan dengan menyasar Kepala Sekolah, Guru dan Komite tingkat SMP dan SMA/SMK Kota Balikpapan.
Kegiatan berlangsung di Ballroom Blue Sky Hotel Balikpapan, pada hari Jumat (8/11/2024).
Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir Hetifah Sjaifudian MPP mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Kegiatan kali ini menyasar tingkat SMA/SMK supaya semua bisa mendapatkan info terkini tentang perubahan kebijakan atau juga untuk memberikan masukan atas adanya perubahan serta hal yang terkait dunia pendidikan di Kota Balikpapan.
"Informasi terkait pendidikan secara umum, mungkin arah posisinya sedang masa transisi, sehingga kebijakan banyak dilakukan evaluasi, sehingga kita ingin mendengar suara-suara dari daerah. Apa yang menjadi kekurangan, pelaksanaannya atau aturannya, sehingga kita akan evaluasi. Apa yang dicita-citakan visi misi Indonesia Emas ini dengan pembangunan SDM dapat terwujud, karena yang melaksanakan di lapangan bapak ibu semua," ucapnya saat memberikan sambutan pada pembukaan workshop pendidikan.
Hetifah sudah ada mendengar sebagian aspirasi pendidikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana, pemerataan guru, sistem penerimaan siswa baru, ujian nasional maupun kurikulum.
"Pendidikan itu merupakan media untuk membangun suatu budaya baru yang nanti kita dorong kepada anak-anak kita. Nanti narasumber juga akan menyampaikan konsep-konsep yang akan di kembangkan,"ujar Politisi Partai Golkar.
Kata Hetifah, aspirasi yang diterima ini akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Kebudayaan sebagai masukan dari daerah. "Alhamdulillah kemitraan kami di Komisi X sangat baik, para menteri sangat kolaboratif," ungkapnya.
Sebagai Ketua Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemendikdasmen dan Kementerian Kebudayaan kedepan ingin ada keberlanjutan juga. "Jadi jangan ada gium seolah-olah semua harus beda, harus baru. Tidak seperti itu sih. Kita ini untuk Indonesia bukan untuk individu Menteri tertentu," terangnya.
Sementara itu, Wakil Direktorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ir. Harris Iskandar, Ph.D menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah Focus Group Discussion (FGD) wajib belajar 13 tahun, sehingga pihaknya meminta Ketua Komisi X DPR RI dapat mendorong supaya wajib belajar 13 tahun dapat terwujud.
"Mudah-mudahan pada periode baru ini, penguatan regulasi untuk wajib belajar 13 tahun bisa goal, karena itu seiring dan sejalan komitmen dengan Indonesia," harapnya.
Jika diterapkan wajib belajar 13 tahun, maka semua akan mengikuti seperti pertumbuhan ekonomi, kesehatan, karena warga yang cerdas, akan menjadi warga yang sehat, berdaya untuk Indonesia.
"Kita sambut wajib belajar 13 tahun dengan gembira. Mudah-mudahan pendidikan di Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan semakin maju dan hebat sehingga menjadi teladan bagi Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik," harapnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar