BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), para guru Kota Balikpapan mengikuti diskusi pendidikan, membahas tantangan dan harapan dalam mewujudkan guru berkualitas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diskusi bersama Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. Ir Hetifah Sjaifudian, MPP; Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin; Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kaltim, Wiwik Setiawati serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim, Mutanto, yang berlangsung di Novotel Hotel Balikpapan, pada hari Kamis (25/7/2024).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir Hetifah Sjaifudian, MPP mengatakan diskusi ini digelar untuk mengetahui sejauh mana pendidikan yang sudah berjalan di daerah kabupaten/kota, IKN dan program yang dilakukan Balai Guru Penggerak (BGP) Kaltim.
"Kita menyiapkan diri secara umum dengan adanya IKN, bagaimana konteks adanya IKN membuat kita lebih semangat dalam mengembangkan pendidikan yang lebih berkualitas lagi," jelasnya.
Hetifah mengungkapkan jika tidak menginginkan pendidikan maju hanya di IKN, sedangkan di wilayah sekitar IKN justru tidak maju atau ketinggalan. "Kita tidak mau seperti itu jadi harus beriringan. Apa yang bagus di situ, kita bisa meniru atau sebaliknya, kemungkinan terjadi kesenjangan bagaimana mengurangi potensi itu," terangnya.
Lanjut Hetifah mengatakan sekolah khususnya SMK atau SMA harus bisa menyiapkan lulusan yang mempunyai keahlian dengan mengantongi sertifikasi atau lainnya, sehingga pada saat IKN membutuhkan tenaga kerja atau membuka lapangan kerja lulusan SMA SMK ini tidak kesulitan mencari kerja.
"Yang dibutuhkan otorita itu tenaga kerja apa saja, semisal membutuhkan tenaga kerja konstruksi, alumni sekolah SMA/SMK kita harus menyediakan tenaga ahli yang siap," katanya.
Kepala BGP Provinsi Kaltim, Wiwik Setiawati mengungkapkan kendala yang dihadapi adalah kualitas guru yang ada di IKN sampai sekarang masih tahap intervensi di enam Kecamatan. Sebenarnya BGP Provinsi Kaltim sudah banyak mempunyai program sejak tahun 2023, untuk membantu mengintervensi peningkatan kualitas.
"Kita mulai dari guru paud, karena guru paud ini fase pondasi, kita mau guru paud itu guru handal, berkualitas dan unggul. Tapi secara kondisi di lapangan masih banyak guru paud yang belum sarjana," katanya.
Wiwik juga menyampaikan bahwa BGP Kaltim sedang mengembangkan sistem pendampingan untuk delapan sekolah yang akan dijadikan Role Model, untuk meminimalisir dampak ketika sekolah swasta di KIPP sudah berfungsi.
"Agar tidak jomplang kualitas pendidikan di dalam KIPP dengan di luar. Jangan sampai mendapatkan kualitas pendidikan yang belum optimal, sehingga sejak sekarang sudah kita intervensi, sudah banyak strategi yang kami lakukan di Kemendikbud," terangnya.
Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menyampaikan ada beberapa hal yang harus disinkronkan di dunia pendidikan. "Kita masih memberikan layanan yang sama kepada peserta didik. Walaupun setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda," imbuhnya.
Oleh karenanya, di IKN ingin mencoba mengungkap ketajaman pendidikan. Yang mana nantinya program yang diterapkan di IKN, agak sedikit bergeser 30 persen dari program merdeka belajar yang saat ini diterapkan. "Kalau biasa-biasa saja kita nggak bisa menjadi contoh daerah lain, jadi harus ada transformasi yang akan kita lakukan kedepannya," ungkapnya.
Diharapkan, kedepan bisa mencetak generasi penerus yang benar-benar sesuai dengan bakat yang diinginkan. Meskipun memang adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi kendala.
"Apa yang terjadi kalau sumber daya manusia kita rendah, menurut penelitian bahwa pendidikan 53 persen itu diselesaikan oleh guru kita. Ketika anak-anak dipegang dengan guru yang berkualitas, maka 53 persen persoalan pendidikan itu selesai, tinggal pembentukan karakter peserta didik," ujarnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar