BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Aksi protes dari sopir Angkutan Kota (Angkot) Balikpapan terkait Operasional Bus Balikpapan City Trans (Bacitra) yang terjadi beberapa hari lalu menjadi perbincangan khalayak ramai.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa sebuah kebijakan publik itu harus terlebih dahulu dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Artinya, pembuat kebijakan harus mengidentifikasi pihak yang akan terdampak.
Kemudian, melakukan pertemuan dengan pihak untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan kebijakan itu. “Kalau kekurangan lebih besar apa kompensasi yang diberikan pemerintah,” katanya.
Akmal mensupport kebijakan bagus dari pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan, tetapi sebuah kebijakan itu ada yang dirugikan dan diuntungkan. Maka yang paling penting terlebih dulu tabayun bersama-sama dengan pihak yang terdampak, sehingga bisa meminimalisir.
“Kalau begini kan artinya ada pihak yang belum diajak berbicara. Saran saya ajak berbicara dulu. Kalau mengganggu piring nasi orang, sehingga pendapatan berkurang, apa kompensasinya,” terangnya.
Akmal menjelaskan agar bisa belajar dari DKI Jakarta ketika melakukan transformasi angkot ke bus , dengan berkomunikasi lebih dahulu bersama sopir angkot. Memang yang paling berat dari aspek sosial. Oleh karena itu, aspek sosial harus di benahi dulu.
“Kalau merubah bus itu anggap, ada uang bisa beli tetapi dampak sosial itu harus dipikirkan,” ucap orang nomor satu di Benua Etam.
Akmal menyarankan kepada Pemkot Balikpapan untuk bertemu kembali dengan semua pihak, untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak ada yang dirugikan.
“Kalaupun ada yang dirugikan apa kompensasinya. Contoh di DKI Jakarta sopir angkot disuruh bawa bus. Selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan. Kuncinya komunikasi,” jelasnya.
