BorneoFlash.com, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting dengan menggelar rembuk stunting yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait, Selasa (26/3/2024).
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Romif Erwinadi, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Mewakili Bupati Paser, Romif mengatakan rembuk stunting merupakan tindaklanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menurunkan kasus stunting.
Menurutnya, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah daerah hingga pusat sedang gencar-gencarnya memberikan perhatian terkait stunting.
Hingga pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi.
“Kita ketahui bersama bahwa permasalahan stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis dan ketertinggalan dalam kecerdasan. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi badan dan otak anak,” kata Romif.
Dikatakan Romif, pada tahun 2023 terdapat 20 desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Sementara pada tahun 2023 melonjak menjadi 47 desa yang menjadi lokus penanganan stunting.
“Semoga dalam rembuk stunting ini kita dapat menyepakati bahwa lokus stunting Paser tahun depan sebanyak 14 desa. Perlu upaya ekstra bagi kita semua, mengingat target prevalensi stunting nasional di tahun 2024 adalah 14 persen,” katanya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 data stunting Kabupaten Paser adalah 24,9 persen. Sementara secara nasional pemerintah pusat menargetkan penurunan menjadi 14 persen.
Pada tahun 2023 ini pemerintah menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan baru mendapatkan data tingkat Provinsi dimana prevalensi stunting Kalimantan Timur sebesar 22,9 persen.
“Data per Kabupaten belum rilis. Kita berharap stunting di Kabupaten Paser dapat terus menurun,” kata Romif menambahkan.
Romif menekankan perlunya upaya ekstra untuk menurunkan angka stunting mengingat target prevalensi nasional di angka 14%. Ia meminta kepada stakeholder untuk berperan sesuai kewenangannya.
Kepada lurah, kepala desa dan Tim Penggerak PKK, Romif meminta untuk menggalakkan program gerakan Ayo Ke Posyandu melalui inovasi-inovasi untuk meningkatkan partisipasi. Ia pun meminta kepada Camat untuk akit membantu penurunan stunting di tingkat kecamatan dan desa.
Kader pendamping desa, kata Romif, diharap dapat ditingkatkan kapasitasnya.
Peningkatan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri juga menjadi perhatian. Oleh karena itu Romif meminta kepada Disdikbud untuk memastikan pemberian tablet tepat sasaran dan dikonsumsi para pelajar secara serentak dan rutin satu minggu sekali.
Selanjutnya dikatakan Romif, agar instansi terkait dapat melakukan peningkatan layanan KB dan edukasi bagi keluarga berisiko stunting.
Bagi Dinas Kesehatan, diperlukan audit stunting secara menyeluruh sehingga faktor determinan individu dapat diketahui sehingga intervensi penanganan dapat diberikan secara tepat.
Program pemanfaatan pekarangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, juga perlu terus digalakkan oleh instansi terkait.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Paser Amir Faisol, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Paser Rusdian Nor, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Paser Jon Jauhari, dan Manager ERS PT Kideco Jaya Agung Anang Bagus Hasan Holidi. (*/Adv)
