BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pertemuan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, DPRD Paser dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur membahas kembali masalah truk hauling angkutan batubara yang menggunakan jalan umum yang sempat viral beberapa lalu.
Pertemuan yang merupakan kedua kalinya ini berlangsung di kantor BBPJN di Jalan Ruhui Rahayu, Kota Balikpapan, Selasa (9/1/2024).
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Paser, Inayatullah mengatakan bahwa dari proses pertemuan ini melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat yang merupakan perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Serta BBPJN yang merupakan perwakilan dari Kementerian PUPR.
“Nah kenapa kita melakukan koordinasinya kedua Balai tersebut karena terkait dengan kondisi yang berkembang saat ini yaitu adanya angkutan batubara yang menggunakan jalan umum di Paser,” katanya.
Terkait nasib para sopir truk hauling angkutan batubara di Kabupaten Paser apakah masih diperbolehkan melintasi jalan poros trans Kaltim-Kalsel saat beroperasional.
Diketahui para supir truk hauling angkutan batubara ini sempat dihentikan paksa oleh warga beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan bahwa sesuai hasil pertemuan ini disebutkan bahwa perusahaan tambang batubara harus memiliki dua jenis izin khusus dalam penyelenggaraan kegiatan operasional angkutan batubara.
