BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendukung adanya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Balikpapan.
"Bagaimana meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menjadi perusahaan layak anak. Kita sangat mendukung. Bagaimana perusahaan ini bisa memperbaiki Kota Balikpapan yang sudah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Alwiati kepada media di Balai Kota Balikpapan, Kamis (7/12/2023).
APSAI merupakan wadah kumpulnya perusahaan untuk mendukung Kota Layak Anak (KLA) di Kota Balikpapan. Anggota APSAI menerapkan pemenuhan hak-hak anak di dalam praktek bisnis perusahaan.
Hingga saat ini, perusahaan yang bergabung pada APSAI sebanyak 19 perusahaan. Sebenarnya perusahaan di Balikpapan banyak, berharap perusahaan di Kota Balikpapan yang belum bergabung bisa bergabung dalam APSAI. Mengingat hal ini untuk kepentingan anak-anak di Kota Balikpapan.
"Mungkin sosialisasi kami bersama APSAI yang masih kurang, sehingga belum banyak perusahaan yang mau menjadi anggota APSAI. Mungkin pengertian mereka kalau jadi anggota APSAI ujung-ujungnya dimintai dana," ujarnya.
Apalagi Kota Balikpapan terpilih menjadi KLA salah satu penilaian sehingga Balikpapan bisa meraih KLA, dikarenakan adanya program yang mengarah ke perusahaan layak anak. "Ini bagian dari penilaian KLA," ungkapnya.
APSAI sudah hadir di Kota Balikpapan sejak tahun 2019. Program yang dijalankan diantaranya membuat dokumen yang memperhatikan hak-hak anak.
"Program itulah yang diperhatikan. Jangan sampai dalam perusahaan itu karyawan bekerja terus tanpa perhatikan anaknya, malah menelantarkan anaknya. Karyawan bagian dari produktivitas perusahaan, jika keluarga karyawan berantakan pasti produktivitas perusahaan terganggu," terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum APSAI Pusat, Yohana mengatakan APSAI memperjuangkan hak-hak anak melalui 3 P yakni policy atau kebijakan, produk dan program.
"Kalau policy itu, perusahaan harus membuat kebijakan untuk mendukung implementasi hak anak di perusahaan misal anak-anak harus punya akte lahir termasuk anak harus sekolah," paparnya.
Untuk produk, perusahaan harus memenuhi hak-hak anak untuk sehat. "Jangan sampai bikin produk yang mengganggu pertumbuhan anak," imbuhnya.
Sedangkan program, perusahaan harus membuat aktivitas untuk lingkungan sekitar perusahaan. "Bagaimana perusahaan itu jangan sampai melanggar hak anak, jangan sampai mengambil lahan sehingga anak-anak tidak ada tempat bermain," katanya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar