BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs Yohanes Avun membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Mahulu 2023 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di ruang rapat Bappelitbangda, Rabu (18/10/2023).
Rakor turut dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, Kepala Kesbangpol Engelbertus Ibrahim, Danramil Long Bagun Inf Rahman Sahanung, Perwakilan Kapolres Mahulu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), KPU, Bawaslu, dan Camat di lingkungan Pemkab Mahulu.
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh melalui sambutan yang dibacakan Yohanes Avun mengatakan, 2024 adalah tahun penuh tantangan dan peluang, melalui PKPU nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi momen penting dalam menentukan arah politik kedepannya.
“Jadi, pemantauan perkembangan politik sangat penting dalam memastikan proses demokratisasi berjalan baik, serta keberlanjutan pembangunan di Mahulu,” kata Bupati.
Dikatakan Wabup, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 61 tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, didalamnya telah memuat kerangka kerja yang jelas dan pedoman untuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
“Ini adalah alat yang penting untuk memastikan tindakan politik kita sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi ini juga membantu kita untuk lebih transparan dalam proses politik, serta memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat tentang apa yang terjadi. Pemantauan perkembangan politik sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik dan ketertiban di wilayah kita. Ini adalah tugas pemerintah daerah, untuk memastikan proses politik di Mahulu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya menjelaskan.
Lebih lanjut Wabup Yohanes Avun menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak. Stabilitas politik daerah bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi usaha bersama. Untuk itu mari bekerja sama dengan integritas, kejujuran, dan semangat melayani masyarakat.
“Saya percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara KPU, Bawaslu, ASN, TNI/Polri kita akan mampu menjaga stabilitas politik Mahulu dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat. Keberhasilan kita dalam menjalankan tugas tidak hanya akan menciptakan ketertiban politik tetapi juga akan memperkuat fondasi demokrasi di Kabupaten Mahulu. Mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan politik yang sehat dan mendukung berlangsungnya demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip konstruktif.”
“Saya juga mendorong partai politik, media, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan atmosfer politik yang lebih positif dan harmonis. Kita bisa memastikan bahwa demokrasi kita tetap kuat dan berfungsi dengan baik untuk kebaikan semua masyarakat Mahulu,” ucapnya.
Kepala Kesbangpol Engelbertus Ibrahim menjelaskan, rakor bertujuan untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik di daerah perlu dilakukan pemantauan perkembangan politik terhadap pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024.
“Selain itu juga untuk memantau situasi politik, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD, unjuk rasa, ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat,” kata Kepala Kesbangpol. (Adv)
