BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mendapatkan tawaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merehabilitasi bekas galian tambang yang ada di Kaltim.
“Bagi saya ini menarik, karena memang ada beberapa bekas galian tambang. Kan ada dana kompensasinya, untuk rehabilitasinya. Pak Wamen (Wakil Menteri) LHK (Lingkungan Hidup Kehutanan) menawarkan itu. Kita welcome,” jelasnya kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Namun terlebih dahulu dilakukan kajian, sehingga bisa melihat penggunaannya untuk apa. Tentunya,bekerja sama dengan pemilik lahan tambang.
“Kita coba komunikasikan dengan pemilik hak tambang, bagaimana statusnya kemudian apakah bisa dikerjasamakan, kita kelola untuk tanam minyak putih, atau tumbuhan lain atau obyek wisata,” terangnya.
Pj Gubernur Kaltim mengatakan tawaran ini sangat menarik untuk dicermati, meskipun itu harus dilakukan kajian seperti keamanan dan sebagainya.
“Itu adalah tawaran dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup, bahwa ada potensi ekonomi yang bisa dikelola dari bekas galian tambang ini, nantinya dapat dikerjasamakan dengan siapa saja,” terangnya.
Menurutnya, tambang ilegal di Kaltim ini adalah persoalan penegakan hukum, pasalnya tambang batu bara ini kewenangannya ada di Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Provinsi.
“Kami hanya memetakan dan kami laporkan kepada yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah Kementerian ESDM. Kami laporkan ini kewenangan anda ada ilegal. Yang menegakkan hukum ya aparat penegak hukum bukan pemerintah provinsi. Tugas kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah hanya membantu mengawasi saja,”paparnya.
