Kenaikan Gaji PNS, Kemenkeu Pastikan Tidak akan Membuat Inflasi Meleset dari 2,8%!

BorneoFlash.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) pada tahun 2024 saat dalam Sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Rabu, (16/08/2023) Lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan gaji ASN beserta TNI/Polri di 2024 tak akan memicu lonjakan inflasi. Target inflasi tahun depan sudah diperhitungkan bakal di level 2,8%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan target inflasi 2,8% di 2024 sudah memperhitungkan dampak kenaikan gaji PNS 8% dan pensiunan yang naik 12%.

"Udah masuk semua di 2,8%," kata Febrio di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (22/8/2023).

Selain itu, Febrio juga memastikan kenaikan gaji PNS tak akan membuat anggaran belanja negara tahun depan membengkak dari yang sudah ditetapkan.

Sebagai informasi pemerintah menetapkan target belanja di 2024 sebesar Rp 3.304 triliun, naik dibandingkan dengan target belanja tahun ini yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

"Enggak (bengkak). Sudah masuk semua dalam RAPBN 2024," ucapnya, yang dikutip BorneoFlash.com dari laman Detik.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Agung Widyantoro mewanti-wanti kenaikan gaji PNS bisa bikin target inflasi Indonesia pada 2024 meleset dari kisaran 2,8%. Sejatinya Golkar menyetujui kenaikan gaji PNS pada 2024.

"Terdapat kenaikan gaji ASN pada 2024 yang berpotensi berpengaruh pada laju inflasi. Fraksi Golkar setuju dan mendorong kenaikan gaji ASN tersebut sekaligus meminta penjelasan lebih komprehensif mengenai langkah-langkah pemerintah dalam mengantisipasi risiko-risiko deviasi pencapaian target inflasi," kata Agung dalam rapat paripurna tentang pandangan RAPBN 2024, Selasa (22/8/2023).

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo bahkan turut mengapresiasi keputusan uang pensiunan yang naik 12% pada 2024. Meski begitu, ia mewanti-wanti efektivitas belanja negara bakal membengkak.

"PAN perlu mengingatkan agar kenaikan belanja pegawai perlu sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, serta melakukan transformasi birokrasi yang efisien," kata Eko.