BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan jika diperintahkan bapak presiden untuk menyelesaikan Non ASN, karena memang ada didalam Undang - Undang Tahun 2018 bahwa tidak boleh lagi ada tenaga honorer.
Namun didalam UU tersebut diberi waktu batas waktunya hingga bulan November 2023, sehingga masih ada waktu untuk melakukan pendataan.
"Dulu kan sisanya masih 400 ribu. Kami lakukan pendataan dan muncul angka 2,3 juta orang Non ASN. Dari jumlah tersebut yang menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak sebanyak 1,8 juta,” ujarnya usai kegiatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Ballroom Hotel Novotel, Jumat (24/2/2023).
Keadaan ini menjadi tugas bersama pemerintah pusat dan daerah, karena disatu sisi semua pihak menginginkan penyelenggaraan birokrasi yang profesional.
Namun, disisi lain sistem rekrutmen ini masih muncul berbagai hal yang tidak bisa dipungkiri di daerah.
"Kami sedang mencari opsi jalan tengah dengan melibatkan APPSI. Kami sudah bertemu dengan Ketua APPSI Pak Isran dan mendengar rekomendasi mereka, termasuk Ketua Asosiasi Wali Kota Seluruh Indonesia Mas Bima, dan Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Pak Sultan Riska," jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga sudah bertemu dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, dan sudah mendapatkan formula rumusan untuk mengatasi masalah ini.
“InsyaAllah kita sudah rumuskan jalan tengahnya dan akan kita laporkan ke Bapak Presiden Jokowi,” ucapnya.
Adapun skema yang akan disampaikan ini merupakan win win solution karena skema ini juga menyangkut tentang keuangan daerah.
“Tahun 2023 tadinya kita mau tuntaskan yang prioritas dulu yakni Pendidikan dan Kesehatan. Kita siapkan 700 ribu untuk formasi guru, tapi ternyata baru bisa diserap baru 400 ribu.Inilah yang masih didiskusikan," terangnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar