BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan Muara Rapak, yang mengusung tema "Mempertahankan Kondusifitas untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Lingkungan yang Berkelanjutan", yang berlangsung di Kantor Kelurahan Muara Rapak, pada hari Senin (9/1/2023) sore.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Lurah Muara Rapak, Bima Wibisono dihadiri Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, Sekretaris Camat Balikpapan Utara, Perwakilan Bappeda Litbang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LPM Muara Rapak, seluruh RT Se Kelurahan Muara Rapak serta organisasi Kecamatan Balikpapan Utara lainnya.
Lurah Muara Rapak, Bima Wibisono menyampaikan tiga isu strategis yang terus disampaikan setiap rapat koordinasi di tingkat kota, yakni terkait isu anak- anak sekolah, pengendalian banjir dan Kelurahan Muara Rapak bebas dari indikator kumuh.
"Prioritas utama kita adalah jembatan lampu merah, karena itu prioritas pertama. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun ini," ujarnya saat rapat koordinasi.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengusulkan Kantor Kelurahan Muara Rapak, untuk bisa di pertimbangkan. "Apakah dipindah atau dibikin baru," ucapnya.
Meskipun tercatat di Kelurahan Muara Rapak sebanyak 17 program prioritas dari masyarakat yang akan dibawa ke tingkat Kecamatan. "Kita akan bahas lagi ditingkat Kecamatan, berapa yang masuk di tingkat kota. Mudah-mudahan 17 program masuk semua," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh menyampaikan kehadiran dirinya untuk menyerap aspirasi Ketua RT, supaya bisa mengetahui permasalahan paling fundamental yang ada di lingkungan.
"Permasalahan di lingkungan semua Kelurahan bukan hanya permasalahan Infrastruktur saja. Masyarakat semua bisa mengadu permasalahan sosial yang lain seperti kesehatan, pendidikan, tanah, listrik termasuk air," ucapnya.
Politisi Partai Golkar menuturkan masalah prioritas yang disampaikan Lurah terkait sekolah seharusnya dihadirkan selengkapnya untuk membedah dulu. Tentunya, didukung oleh bapak ibu Ketua RT. Untuk membangun sekolah, problematikanya hanya lokasi tanah yang tidak ada.
"Pemerintah siap membangun sekolah asalkan ada tanah di lingkungan Muara Rapak yang bisa untuk membangun sekolah. Nggak usah luas-luas sekitar dua hektare cukuplah bisa bangun sekolah terpadu yakni SD dan SMP. Kalau ada warga yang memiliki tanah, siap untuk dibangun sekolah. Insyaallah pemerintah siap membeli untuk membangun sekolah," jelasnya.
Walaupun sebenarnya, Pemerintah Kota sudah berusaha untuk membebaskan tanah aset milik Pertamina tetapi sangat sulit, sehingga saat ini tidak perlu mengandalkan lembaga lain. "Mari kita cari solusi kita sendiri. Mohon dibantu cari informasi lokasi lahan di Muara Rapak. Kalau bisa tiga hektar sekalian untuk membangun Kantor Lurah Muara Rapak, karena kantor sudah tidak representatif lagi," jelasnya.
Apabila Kantor Kelurahan telah mendapatkan tempat yang baru, maka Kantor ini bisa digunakan untuk Kantor LPM atau Karang Taruna atau PKK. Berdasarkan informasi, jika ada aset Pemkot di wilayah RT 85 sekitar lima hektar dan ini akan ditelusuri lebih lanjut. "Selain itu jika ada lahan lain bisa dibangun sekolah, bisa disampaikan, karena Musrenbang ini ajang untuk penyampaian aspirasi bapak ibu RT," imbuhnya.
Menurutnya, Ketua RT merupakan ujung tombak dari pemerintah meskipun tidak digaji. Apalagi RT sebagai kepanjangan tangan dari warga untuk berkeluh kesah atas kejadian di lingkungan. "Kalau sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin warga, itu harus dijunjung tinggi, kalau sudah berkomitmen berarti siap membantu pemerintah," terangnya.
Dalam rapat koordinasi, selain terfokus pada pendidikan, para Ketua RT juga menanyakan terkait air bersih PDAM yang belum bisa dinikmati warganya.
"Bagian untuk diperhatikan khusus begitu juga dengan pendidikan. Pemerintah tidak tinggal diam progres terus berjalan. Sekolah mulai dibangun dan PDAM juga terus di pressure, agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi kedepannya," tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar