BorneoFlash.com, TANAH PASER -
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI berencana meninjau lokasi Bandar Udara (Bandara) yang ada di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.
Sebagai tindak lanjut rencana tersebut,Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Selasa (2/8/2022), memimpin langsung pengecekan lokasi bandara yang akan disurvei oleh pihak kementerian.
Bupati Paser didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Paser Inayatullah, Kepala DPUPR Paser, Hasanudin, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Paser Hulaimi.
Rencana kunjungan tim kementerian ini menurut Fahmi Fadli, disampaikan oleh pihak Kemenhub RI dalam rapat di Jakarta
"Dalam rapat beberapa waktu lalu di Jakarta, mereka memberikan sinyal bahwa pembangunan bandara ini tidak dibatalkan," kata Fahmi Fadli.
Karena pihak kementerian akan menerjunkan tim surveinya, kata Fahmi Fadli, tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Paser perlu mempersiapkan semuanya agar kunjungan tersebut memberikan hasil positif.
Terhadap pembangunan kembali bandara ini, lanjut Fahmi Fadli, Pemkab Paser selama ini telah mengerahkan segala upaya dalam membangun komunikasi yang intensif kepada pihak kementerian agar pembangunan kembali bandara dilanjutkan oleh kementerian.
"Setelah tim dari kementerian meninjau lokasi bandara, semoga pembangunan bandara yang tertunda selama 8 tahun ini bisa segera dilanjutkan kembali pembangunan dan dapat dioperasikan," ucapnya.
Untuk tim kementerian yang akan melakukan peninjauan lokasi bandara, kata Fahmi Fadli, sebanyak 15 orang.
Dalam peninjauan nanti, Pemkab Paserjuga akan mendatangkan beberapa pihak perusahaan yang beroperasi di Paser untuk dapat menyuarakan dan meyakinkan pihak kementerian tentang pentingnya kehadiran bandara yang beroperasi di Kabupaten Paser.
"Kami meminta beberapa perusahaan untuk hadir, agar dapat bersama-sama menyuarakan perlunya bandara ini dibangun di Paser," ucapnya.
Apalagi daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai daerah penyangga IKN, Kabupaten Paser sudah seharusnya memiliki bandara.
Sementara itu, Kepala Dishub Paser Inayatullah mengatakan bahwa tim kementerian tersebut terdiri dari 8 orang dari Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), 5 orang dari Ditjen Perhubungan Udara, dan 2 orang lagi dari Biro Hukum Setjen Kemenhub RI.
Dalam kunjungan nanti, lanjut Inayatullah, sejumlah perusahaan akan mempresentasikan kebutuhan operasional transportasi udara kepada tim survei.
"Ada 10 perusahaan yang kami undang untuk hadir pada saat survei nanti yang bergerak di bidang pertambangan dan bidang perkebunan. Kami juga akan menampilkan surat dukungan dari kabupaten tetangga kami di Kalsel. Seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu," kata Inayatullah.
(Adv/Aas)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar