BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok penting menjelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Bank Indonesia Cabang Balikpapan, menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (20/4/2022).
Dalam membaca sambutan Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud, Asisten II Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo menyampaikan, bahwa pertemuan ini sebagai forum komunikasi antara Pemerintah Kota Balikpapan dan semua stakeholder terkait, yang selama ini cukup efektif dan berkontribusi pada terkendalinya tingkat inflasi di Kota Balikpapan.
Agus mengatakan, perkembangan pengendalian inflasi daerah Kota Balikpapan pada bulan Maret Tahun 2022, mengalami inflasi sebesar satu persen. Jika dibandingkan pada bulan Februari 2022 mengalami deflasi sebesar 0,51 persen. Sedangkan, secara tahunan masih terjaga pada level 3,2 persen.
"Ini lebih tinggi dari inflasi provinsi 2,15 persen dan menurut Bank Indonesia Kaltim 2,86 persen. Sasaran nasional targetnya 3 plus minus 1 persen. Saya kira inflasi masih terjaga pada sasaran rata-rata nasional," katanya.
Sebagai upaya dalam menjaga pengendalian inflasi di triwulan pertama, Pemkot Balikpapan mengeluarkan penerbitan surat keputusan Wali Kota Balikpapan pada tanggal 4 Februari 2022 tentang peta jalan pengendalian inflasi kota Balikpapan tahun 2022-2024.
"Ini sebagai dokumen perencanaan atau acuan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi di Kota Balikpapan sampai pada tahun 2024," ujarnya.
Kemudian, menerbitkan Surat Edaran Wali Kota pada tanggal 31 Maret 2022 tentang belanja bijak dan cerdas serta pelaksanaan umat peduli inflasi yang bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah, sebagai upaya komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Perumda Manuntung Sukses ikut dalam pengendalian inflasi, dengan bekerjasama PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) dalam pendistribusian minyak goreng.
Begitu juga, Dinas Perdagangan Balikpapan melaksanakan operasi pasar komoditi minyak goreng di enam kecamatan dan pemantauan stok barang di level distributor dan harga di seluruh pasar Kota Balikpapan secara harian.
Kemudian, pelaksanaan pasar murah Ramadhan dan pasar tani oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Balikpapan.
Dalam upaya pengendalian inflasi terdapat faktor yang menjadi tantangan diantaranya, masih tingginya ketergantungan bahan pangan dari daerah lain dan resiko anomali cuaca.
"Dengan masih tingginya ketergantungan bahan pangan dari daerah lain, kemudian pergerakan ekonomi global nasional maupun Kalimantan Timur yang berpotensi mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat," ujarnya.
Kenaikan harga BBM non subsidi ini juga dapat memicu naiknya harga barang dan jasa lainnya dan kenaikan PPN 11 persen berisiko meningkatkan inflasi. Ditambah, kenaikan harga minyak goreng serta naiknya permintaan masyarakat di bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri.
Untuk itu, pentingnya bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi, tentang adanya ketidakwajaran kenaikan harga dan gangguan distribusi maupun penimbunan termasuk pengawasan penyaluran distribusi BBM dan Elpiji.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Balikpapan R Bambang Setyo P menuturkan pertemuan dengan beberapa stakeholder terkait bisa saling berdiskusi, bertukar pendapat, sehingga bisa dapat merumuskan suatu upaya dalam meredam gejolak harga di Kota Balikpapan khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Dalam rapat TPID yang dipimpin Asisten II Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Agus Budi Prasetyo dihadiri Perwakilan Kepala Kanwil Bulog Divre Kaltimra, Perwakilan General Manager Pertamina MOR V Kalimantan, Perwakilan Kepala Kantor Wilayah V KPPU Balikpapan, Direktur Perumda Manuntung Sukses Andi Sangkuru, Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
(BorneoFlash.com/Niken)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar