BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Balikpapan versi Musyawarah Daerah (Musda) Bersama mendatangi Polda Kaltim, untuk memberikan surat terkait penolakan atas rencana pelantikan DPD KNPI Kota Balikpapan yang tidak mempunyai legalitas.
Pelantikan KNPI Kota Balikpapan tidak mempunyai legalitas, dalam hal ini Kemenkumham, karena diketahui Kemenkumham itu hanya ada dua dan keduanya turun kepada KNPI Musda Bersama.
"Jika ada KNPI lainnya bisa dipastikan itu tidak memiliki legalitas jadi kita menolak pelantikan itu," jelas Ketua KNPI Balikpapan Galang Nusantara, kepada awak media saat ditemui di Kantor Pemkot Balikpapan, Kamis (24/3/2022).
Diketahui, rencana pelantikan KNPI Balikpapan versi Andre Afrizal akan berlangsung pada tanggal 27 Maret 2022 ke depan, yang digelar di Aula Graha KNPI Balikpapan. Untuk itu, Musda Bersama melayangkan surat itu dengan tembusan kepada Polresta Balikpapan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Bagian Hukum.
Selain itu juga, Galang juga mempertanyakan rencana kehadiran Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud sebagai bapak pemuda Balikpapan.
"Apabila Wali Kota menghadiri pelantikan itu maka bisa dipastikan Wali Kota dalam hal ini bapak pemuda Balikpapan sedang berada dalam posisi yang salah dan sangat-sangat jelas mencederai netralitasnya sebagai Bapak yang seharusnya mengayomi pemuda-pemuda Balikpapan," paparnya.
Ia mencontohkan dualisme KNPI yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dengan tegas Bupati Kutim mengeluarkan surat kepada KNPI yang sedang berkonflik, untuk mengosongkan Sekretariat KNPI Kutim sebagai wujud netralitas pemerintah. Hal itu sangat bijak.
"Sangat miris jika pak Wali Kota yang sangat kita hormati ini hadir dalam pelantikan KNPI lainnya yang tidak mempunyai legalitas," terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa surat yang saat ini diberikan merupakan surat ketiga sekaligus surat terakhir yang diserahkan kepada Pemkot Balikpapan.
"Cukup tiga kali kita melakukan upaya-upaya persuasif. Mau sampai kapan juga, masa kita bersurat terus tapi tidak ada balasan. Apakah kita harus menggigit, jangan mencubit saja untuk bisa mendapatkan respon," serunya.
Apabila pelantikan tetap digelar di Aula Graha Pemuda KNPI sebagai aset Pemkot Balikpapan, maka DPD KNPI Balikpapan versi Musda bersama ini akan melakukan aksi penolakan terhadap pelantikan tersebut.
"Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi di depan Graha KNPI Balikpapan itu, maka Pemkot bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut karena tidak bersikap netral dalam posisi ini," tegas Galang.
Ia berharap Pemerintah Kota dapat bersikap netral. Dalam arti, untuk tidak menghadiri pelantikan DPD KNPI lainnya dan kompleks graha pemuda itu untuk segera mungkin dikosongkan kemudian diambil alih pengelolaan oleh Pemerintah Kota.
"Kita minta Pemerintah Kota ambil alih. Jadi tidak ada KNPI yang beraktivitas disana. KNPI bukan OKP. Kalau OKP tidak ada masalah," tutupnya.
Saat tim Borneoflash.com mengkonfirmasi kepada KNPI Balikpapan versi Andre Afrizal terkait hal ini akan tetapi tidak mendapatkan jawaban hingga berita ini dilansir.
(BorneoFlash.com/Niken)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar