BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Banjir yang terjadi di Kota Balikpapan beberapa hari lalu, Rabu (16/3/2022) menggegerkan masyarakat Balikpapan. Pasalnya, beberapa lokasi di wilayah Kota Balikpapan terendam banjir dengan ketinggian air hingga mencapai bagian dada orang dewasa.
Kejadian banjir tersebut mendapat sorotan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga turun langsung untuk meninjau banjir yang cukup besar terjadi di Kota Balikpapan.
"Banjir di Balikpapan itu saya juga kaget kok bisa menggenang seperti itu. Di Balikpapan itu kan jarang terjadi banjir besar seperti itu. Artinya ada yang penting harus diselesaikan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi khususnya di Kawasan MT Haryono," ujar Anggota DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin ditemui usai mengikuti pengukuhan LPM Gunung Samarinda, Sabtu (19/3/2022).
Diketahui, pada tahun 2017-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota dan Bappeda Provinsi telah mempunyai perjanjian atau MOU mengenai penanggulangan banjir.
"Nah sekarang tinggal tugasnya Pemerintah provinsi melaksanakan MOU tersebut salah satunya adalah mengalokasikan anggaran yang maksimal," tegasnya.
Politisi Partai PKB menyebutkan alokasi anggaran untuk penuntasan banjir di Kota Balikpapan dari Pemerintah Provinsi itu minim tidak lebih Rp 6 miliar per tahun dan alokasi diberikan untuk penanganan dua titik yakni normalisasi DAS Sungai Ampal dan Sungai di Perumahan Depsos masing-masing Rp 3 miliar.
"Saya minta kepada Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 itu setidaknya minimal Rp 15 miliar. Nanti kami yang dorong apalagi saya ada di Komisi III, itu bidang saya nanti akan saya dorong itu," serunya.
Syafruddin menegaskan, apabila dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi kecil sekali untuk masalah penuntasan banjir di Kota Balikpapan, jika dibandingkan penuntasan banjir di Samarinda yang memiliki anggaran yang cukup besar hingga ratusan miliar.
"(Anggaran) besar puluhan bahkan sampai ratusan miliar. Saatnya pemerintah provinsi untuk membantu Pemkot Balikpapan percepat pemulihan banjirnya," ujar Syafruddin.
Lanjut Syafruddin menjelaskan Pemerintah Provinsi harusnya tetap konsisten membantu dalam rangka percepatan penanggulangan banjir, salah satunya mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk menormalisasikan sungai ampal dan turunan hingga kebawah.
Komisi III DPRD Balikpapan akan turun ke lapangan melihat secara langsung untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir yang besar kemarin. Berdasarkan hasil pantauannya saat turun ke lapangan sepertinya ada sodetan yang perlu diperbesar sehingga air tidak tertahan di tikungan.
"Saya kira dalam waktu cepat kami akan tinjau ke lapangan, khususnya Komisi 3 DPRD Provinsi. Saya kaget, ini harus dikejar, didorong, dipercepat agar tidak ada banjir di Kota Balikpapan," serunya.
Sebenarnya, DPRD Provinsi Kaltim Dapil Balikpapan selalu mendukung penanganan percepatan banjir di Kota Balikpapan. "Saya anggota DPRD yang mendukung, termasuk pembangunan flyover Muara Rapak," pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar