BorneoFlash.com, SENDAWAR – Kesadaran masyarakat di Kutai Barat akan pentingnya membayar pajak dinilai masih kurang, Pajak yang dimaksud tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Menyikapi hal ini, Bupati Kutai Barat, FX Yapan meminta agar mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kecamatan serta kampung.
Hal itu disampaikan Bupati dalam kegiatan rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi pemungutan PBB P2, di lantai III Setdakab Kutai Barat, Senin (15/03)
” Kepada masyarakat agar taat pada pajak PBB, dengan demikian masyarakat sudah ambil bagian dalam pembangunan, sebab hal ini merupakan kewajiban masyarakat, jika masyarakat tidak taat pajak maka harus membuat surat pernyataan. dan bagi yang tidak taat ini ada unsur pidana. Dimana akan diserahkan kepada Aparat Pidana Hukum,” ujar FX Yapan.
Bupati Kutai Barat FX Yapan juga meminta para camat harus bisa bekerja sama dan membangun koordinasi dengan Bappeda, agar dilapangan terutama aparat kampung bahkan Rukun Tetangga (RT), sehingga dapat benar-benar tersampaikan kepada masyarakat, jangan sampai hanya di tingkat kecamatan saja.
“Melalui kegiatan ini, agar dapat menemukan solusi bagaimana teknis untuk menghadapi persoalan di lapangan, agar taat pajak dapat tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat memiliki kesadaraan taat pajak,” lanjutnya.
Selain itu, dirinya juga minta dinas terkait agar rutin melakukan pengecekan dan sosialisasi secara langsung di lapangan kepada masyarakat.
” Harus cek kelapangan, benar gak masyarakat tidak mau bayar, jangan sampai hanya di kecamatan, tidak sampai ke kampung. Dan mesti buat berita acara, jika masyarakat tidak mau membayar. Dan hal ini perlu bekerjasama dengan Kepala Kampung dan RT,”. Tegasnya. (*)
(BorneoFlash.com/Lilis Suryani)
