Badan Keahlian DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana terdiri atas delapan bab dan 62 pasal dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
Tag: legislasi nasional
Puan: Pemberlakuan KUHP dan KUHAP 2026 Tonggak Pembaruan Hukum Nasional
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2026 menjadi wujud pembaruan dan demokratisasi hukum nasional.
RUU Perampasan Aset Menjadi Fokus DPR pada Prolegnas 2025
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah akan membahas RUU Perampasan Aset setelah menerbitkan aturan turunan dari KUHAP yang baru disetujui.
Puan: KUHAP Baru Jawab Tantangan Hukum Empat Dekade Terakhir
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang DPR setujui untuk disahkan pada Selasa sudah memasuki tahap akhir setelah Komisi III membahasnya sejak 2023.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.