DPRD Kutai Kartanegara
Diduga Libatkan 200 Buruh, Pembayaran Hak Baru Sebagian Direalisasikan
Permasalahan pembayaran hak pekerja di salah satu perusahaan di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mencuat dan mendapat perhatian, terutama terkait kewajiban yang belum sepenuhnya dituntaskan.
Berita Kemnaker RI
Menaker Tinjau Posko THR dan BHR Keagamaan 2026, Pastikan Hak Pekerja Terlindungi Jelang Lebaran
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Berita Kemnaker RI
Menaker: THR Tak Bisa Dicicil, Wajib Dibayar Penuh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 secara penuh dan tidak boleh dicicil. Ketentuan itu ditegaskan untuk…
Berita Nasional Terkini
Menaker Tegaskan THR Wajib Cair H-7 Lebaran
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Berita Nasional
THR Wajib Cair H-7 Idulfitri, Pemerintah Siapkan Aturan Tegas
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri (H-7).
DPRD Kota Balikpapan
Sengketa Hak 158 Pekerja Belum Tuntas, DPRD Balikpapan Dorong Segera Diselesaikan
Konflik pembayaran hak pekerja proyek kilang di Balikpapan kembali mencuat. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali,
DPRD Kota Balikpapan
DPRD Temui Aksi Unjuk Rasa KSPSI Lakukan Dialog Terbuka
Suasana memanas terjadi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Jumat Sore (14/11/2025), ketika ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat…
Otorita IKN
IKN Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-8
Sebagai wujud komitmen Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelas dunia, isu perlindungan pekerja migran Indonesia mendapat perhatian khusus…
Berita Nasional
Korban PHK Akan Menerima Manfaat Tunai 60% dari Gaji Selama 6 Bulan Mulai Tahun Ini
Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menerima manfaat tunai sebesar 60% dari gaji terakhir mereka selama enam bulan, mulai tahun ini. Kebijakan ini tercantum dalam…
