BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri membahas strategi ekonomi nasional dalam pertemuan di kediaman Presiden di Kertanegara, Jakarta.
“Ke Kertanegara biasa, ngobrolin strategi ekonomi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Purbaya menjelaskan, Presiden Prabowo dan jajaran menteri membahas berbagai aspek perekonomian nasional. Namun, pemerintah masih mendiskusikan berbagai poin sehingga belum menyampaikan rinciannya kepada publik.
“Banyak macam-macam yang dibahas. Tapi masih didiskusikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang sejumlah menteri ke Kertanegara pada Minggu (14/6/2026) untuk membahas hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat investasi di berbagai sektor strategis nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan dirinya menghadiri pertemuan tersebut bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.
“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” kata Teddy.
Teddy menambahkan, Presiden Prabowo juga memerintahkan Rosan Roeslani untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik data terkait peningkatan investasi tersebut di Istana Merdeka pada Senin (15/6/2026).
Menurut Teddy, langkah itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh, transparan, dan berbasis fakta kepada masyarakat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar