Pemkab Kutai Barat

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Perencanaan Kebijakan Pembangunan di Kubar

lihat foto
Bupati Kubar Frederick Edwin saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kubar, pada Jumat (12/6/2026). Foto: HO/ Diskominfo Kubar
Bupati Kubar Frederick Edwin saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kubar, pada Jumat (12/6/2026). Foto: HO/ Diskominfo Kubar

BorneoFlash.com, SENDAWAR - Pemkab Kutai Barat (Kubar) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha di daerah.

“Data yang dihasilkan diharapkan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” kata Bupati Kubar Frederick Edwin saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kubar, pada Jumat (12/6/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani, Ketua DPRD Ridwai, Asisten 2  Ali Sadikin, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kubar.

Bupati menegaskan, data yang akurat merupakan modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang valid untuk mengetahui perkembangan sektor usaha, daya tahan UMKM, persebaran aktivitas ekonomi masyarakat, hingga peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang benar. Tanpa data yang akurat, kebijakan dapat meleset dari kebutuhan masyarakat. Tanpa statistik yang berkualitas, pembangunan bisa kehilangan arah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data statistik bukan sekadar angka, melainkan cerminan kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berlangsung di lapangan.

Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Menurutnya, data yang lengkap dan berkualitas akan membantu pemerintah menyusun program pemberdayaan UMKM secara tepat sasaran, meningkatkan iklim investasi daerah, membuka peluang kerja baru, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar