"Kami tentu berharap kondisi ini tidak berkembang ke arah yang lebih besar. Tetapi pemerintah harus tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi," Bebernya.
Sunggono menegaskan, Pemkab Kukar melalui perangkat daerah terkait akan terus melakukan pemantauan serta pembinaan agar hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan penguatan sektor usaha di luar pertambangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan agar ketahanan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada satu sektor usaha semata.
"Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan. Itu yang terus kami cermati dan antisipasi," tegasnya.
Meski isu PHK mulai mencuat, hingga saat ini Pemkab Kukar mengaku belum menerima laporan khusus terkait pelanggaran hak-hak pekerja maupun persoalan ketenagakerjaan yang memerlukan penanganan pemerintah daerah.
Namun demikian, pemerintah memastikan akan terus mengikuti perkembangan situasi untuk memastikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tetap terjaga. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar