DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Akses Internet Sebelum Perluas Digitalisasi Sekolah

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Program percepatan digitalisasi pendidikan yang tengah digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. 

Komisi IV menilai implementasi transformasi digital di bidang pendidikan belum sepenuhnya didukung kesiapan infrastruktur, khususnya akses internet di kawasan pinggiran.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta pemerintah agar tidak tergesa-gesa menerapkan sistem pembelajaran digital sebelum memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

Ia menilai masih terdapat sejumlah wilayah di Samarinda yang mengalami keterbatasan jaringan internet. Kondisi tersebut dikhawatirkan memunculkan ketimpangan baru dalam sektor pendidikan apabila program digitalisasi tetap dijalankan tanpa pembenahan infrastruktur yang menyeluruh.

“Transformasi digital di sektor pendidikan memang merupakan langkah positif. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi riil di lapangan karena masih ada sekolah yang mengalami kesulitan memperoleh akses internet,” ujar Anhar, pada Jumat (22/5/2026).

Anhar menyebut beberapa daerah yang hingga kini masih menghadapi persoalan jaringan internet, seperti kawasan Balai Buaya di Kelurahan Bukuan, Loa Kumbar di Kelurahan Loa Buah, serta Tanah Merah di wilayah Samarinda Utara.

Menurutnya, digitalisasi pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari seiring perkembangan teknologi, terlebih Samarinda berstatus sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pencitraan modernisasi tanpa memastikan kesiapan sarana dasar penunjangnya.

Komisi IV DPRD Samarinda juga mendorong Pemkot untuk menyusun blueprint atau peta jalan digitalisasi pendidikan yang terarah dan terukur. Program tersebut dinilai perlu memiliki kebijakan yang jelas, target capaian yang realistis, serta indikator evaluasi yang konkret.

“Pemerintah perlu menetapkan parameter yang jelas agar program yang dijalankan memiliki arah serta tidak berakhir sebagai kegiatan yang bersifat simbolis semata,” tuturnya.

Selain itu, DPRD turut menyoroti aspek penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Pengawasan dinilai penting agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kota.

Anhar menegaskan bahwa pemerataan akses internet harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah memperluas implementasi pendidikan berbasis teknologi.

“Kami berharap digitalisasi pendidikan tidak hanya berkembang di kawasan pusat kota, sementara pelajar di daerah pinggiran justru semakin tertinggal akibat keterbatasan akses internet,” tegasnya. (*/advdprdsamarinda)