BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai mematangkan rencana pemanfaatan aset daerah, untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, mengatakan salah satu lokasi yang tengah dipertimbangkan berada di kawasan aset pemerintah kota yang awalnya disiapkan untuk sirkuit seluas sekitar 76 hektare.
Menurutnya, sebagian lahan tersebut berpotensi dialihkan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. “Kita mencoba mengambil sebagian, mudah-mudahan bisa digunakan untuk usulan Sekolah Rakyat,” kata Bagus, usai meninjau lahan yang berada di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, akses menuju lokasi sudah mulai terbuka. Dari total jalur menuju kawasan tersebut, sekitar satu kilometer sudah dibangun rigid pavement atau jalan beton, sementara sisanya masih berupa jalan tanah.
“Kita tadi sudah masuk ke dalam kurang lebih hampir tiga kilometer. Satu kilometer sudah rigid pavement, sisanya masih jalan tanah,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan menilai kawasan itu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah timur dan utara kota. Terlebih, kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan hanya sekitar tujuh hektare.
Selain lokasi tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan opsi lain di kawasan Kilometer 13, Kecamatan Balikpapan Utara tepatnya di area bumi perkemahan.
“Nah ini salah satu opsi, tapi semuanya nanti akan dipertimbangkan dari sisi prioritas, kemudahan, kemudian juga manfaat untuk perkembangan kota ke depan,” jelasnya.
Bagus menuturkan, kondisi lahan saat ini masih berupa tanah kosong. Karena itu, pemerintah ingin memprioritaskan pengembangan kawasan-kawasan baru yang dinilai memiliki prospek jangka panjang bagi pertumbuhan kota.
“Kalau di kota kan kita sudah terbatas. Nah ini daerah timur, daerah utara yang akan kita coba kembangkan supaya ada generator ekonomi baru di lokasi tersebut,” katanya.
Ia menyebut pengembangan kawasan nantinya tidak hanya terbatas untuk sektor pendidikan, tetapi juga dapat diarahkan untuk hunian maupun aktivitas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait anggaran pembangunan, Bagus mengatakan pembahasan masih pada tahap awal usulan kegiatan. Namun, Pemkot Balikpapan kemungkinan akan membantu pembangunan akses jalan menuju lokasi.
“Pembangunannya tetap menjadi ranah Kementerian Sosial, sementara mungkin jalannya akan dibantu oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Peninjauan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah kota Balikpapan, dalam mendukung program pemerintah. Wakil Wali Kota didampingi Asisten II, M. Andi Yusri; Kepala Dinas Sosial, Arfiansyah; Perwakilan DPPR termasuk Bappedalitbang melihat langsung lokasi yang masih dipenuhi pepohonan dan semak belukar. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar