Pemkab Kutai Kartanegara

Inflasi Kukar Masih Terkendali, Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Harga Naik

lihat foto
Sekretaris Daerah Kukar sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sunggono. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana
Sekretaris Daerah Kukar sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sunggono. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana

BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai kondisi inflasi daerah masih berada dalam situasi terkendali. 

Pergerakan harga kebutuhan pokok disebut belum menunjukkan lonjakan yang berlebihan meski sejumlah komoditas pangan masih mengalami fluktuasi.

Sekretaris Daerah Kukar sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Sunggono, mengatakan angka inflasi daerah hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas aman.

“Secara umum inflasi Kukar masih terkendali dan belum menyentuh angka 3 persen,” ungkap Sunggono, pada Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, perubahan harga di pasaran setiap bulan umumnya dipengaruhi komoditas pangan yang sama. Sejumlah bahan pokok seperti cabai, bawang merah, ikan, dan daging ayam masih menjadi penyumbang utama inflasi di Kukar.

“Hampir setiap bulan polanya mirip. Biasanya yang memengaruhi itu komoditas pangan,” ujarnya. 


Ia juga menanggapi kekhawatiran terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sunggono menilai dampaknya terhadap kondisi inflasi daerah tidak terlalu besar karena sebagian besar kebutuhan pangan di Kukar berasal dari dalam negeri.

“Karena mayoritas komoditas kita bukan impor, jadi pengaruh kurs tidak terlalu signifikan,” sebutnya. 

Meski begitu, ia mengakui beberapa bahan pangan tertentu tetap berpotensi terdampak fluktuasi nilai tukar, terutama komoditas yang masih didatangkan dari luar negeri seperti kedelai.

“Kalau komoditas impor seperti kedelai tentu ada pengaruh ketika dolar naik,” tambah Sunggono. 

Sebagai langkah menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat, Pemkab Kukar terus menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah wilayah.

“Program GPM tetap berjalan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di daerah,” tutupnya. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar