lihat foto
BorneoFlash.com, NUSANTARA – Pembangunan kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipacu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada periode 2027–2028.
Proyek strategis ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung, termasuk jaringan jalan dan utilitas kawasan.
Pada Kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi sejumlah gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas mencapai 1.579 orang. Saat ini, desain proyek masih dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan guna mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan proyek.
Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi ke dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta fasilitas pendukung dan Plaza Keadilan. Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
Seluruh kawasan yudikatif ini juga akan dilengkapi dengan jaringan jalan sepanjang 8 kilometer untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas di dalam kawasan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas nasional, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan, Sabtu (11/04/2026).
Di sisi lain, penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan, terutama pada sektor air. Pembangunan embung dan kolam retensi, seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01, tengah berjalan untuk memastikan ketersediaan air di kawasan inti.
Selain itu, jaringan perpipaan air minum juga sedang dibangun dan akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT), guna mendukung kebutuhan kawasan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Pembangunan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang terintegrasi, sekaligus memperkuat fungsi legislatif dan yudikatif dalam satu kawasan strategis nasional. (*/Humas Otorita IKN)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar