Seluruh kawasan yudikatif ini juga akan dilengkapi dengan jaringan jalan sepanjang 8 kilometer untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas di dalam kawasan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas nasional, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan, Sabtu (11/04/2026).
Di sisi lain, penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan, terutama pada sektor air. Pembangunan embung dan kolam retensi, seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01, tengah berjalan untuk memastikan ketersediaan air di kawasan inti.
Selain itu, jaringan perpipaan air minum juga sedang dibangun dan akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT), guna mendukung kebutuhan kawasan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Pembangunan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang terintegrasi, sekaligus memperkuat fungsi legislatif dan yudikatif dalam satu kawasan strategis nasional. (*/Humas Otorita IKN)

Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar