Tim ini bertugas mengumpulkan dan menganalisis data kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan, mengidentifikasi faktor risiko seperti pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase, air minum, serta perilaku higiene, hingga menyusun rekomendasi berbasis data untuk perencanaan program sanitasi daerah.
“Hari ini kita berdiskusi membahas penyusunan studi EHRA sekaligus mereviu Pokja PKP. Ini bukan rapat terakhir, melainkan langkah awal dari proses berkelanjutan yang akan terus kita kawal agar bermanfaat bagi Kutai Timur,”ujar Noviari Noor
Lebih lanjut, dirinya menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar data dan parameter yang digunakan dalam studi EHRA semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi, setiap perangkat daerah diharapkan mampu berkontribusi optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi.
“Kita ingin merefresh Pokja PKP dan berdiskusi terkait skala prioritas pembangunan sanitasi ke depan. Sekaligus kita melakukan evaluasi agar seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab kita dapat dijalankan secara maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Irma Yuwinda, menyampaikan bahwa penyusunan tim EHRA akan dilaksanakan secara kolaboratif dan terstruktur agar menghasilkan dokumen yang komprehensif.
“Kita akan memperkuat kolaborasi dalam tim EHRA ini, sehingga setiap perangkat daerah dapat berperan aktif sesuai kewenangannya. Untuk memastikan koordinasi berjalan optimal, Pokja PKP akan mengagendakan rapat rutin setiap bulan sepanjang tahun 2026,” jelas Irma.
Dalam rapat tersebut turut dibahas reviu SK Pokja PKP, reviu tim penyusunan studi EHRA, pembaruan data Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta penyusunan evaluasi laporan Pokja PKP.
Seluruh rangkaian pembahasan ini diharapkan mampu mendukung perencanaan sanitasi yang lebih terarah dan berbasis data, sekaligus menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting melalui perbaikan kualitas lingkungan dan sanitasi di Kutai Timur. (*)
