DPRD Kutim Tekankan Legalitas dan Kejelasan Nilai Aset Sebelum Hibah Lahan ke Perum Bulog

Etam–Benuanta 03 Maret 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

Ukuran:

BorneoFlash.com, SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui rapat koordinasi pimpinan dan anggota Komisi B membahas tindak lanjut rencana pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) berupa lahan yang akan dihibahkan kepada Perum Bulog.

Rapat berlangsung di ruang hearing Sekretariat DPRD Kutim, pada Senin (2/3/2026), dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rapat dipimpin Faisal Rachman dan dihadiri Yusri Yusuf, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Hasara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ery Mulyadi, Kepala Dinas Pertanahan Simon Salombe, serta Kabid Pengembangan Prasarana Wilayah Sugiono.

Agenda utama adalah memastikan seluruh aspek administrasi, legalitas, dan nilai aset lahan yang direncanakan untuk dihibahkan benar-benar jelas sebelum mendapat persetujuan lebih lanjut.

Dalam forum tersebut, Faisal Rachman menegaskan bahwa DPRD ingin memperoleh gambaran utuh mengenai letak lahan, luas, status hukum, hingga nilai perolehannya.

Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang sebelumnya telah dibeli menggunakan anggaran daerah.

“Semua harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.