BorneoFlash.com, KUKAR - Alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2026 tercatat mengalami penurunan.
Tahun ini, Kukar menerima sekitar Rp50 miliar atau berkurang sekitar Rp15 miliar dibandingkan tahun 2025.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyatakan penyesuaian tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kewenangan anggaran itu ada di Pemprov. Kami tetap menyambut baik Bankeu yang masuk ke Pemkab Kukar,” ucap Aulia, pada Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, penurunan nominal bantuan tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas. Ia menegaskan komunikasi dengan Pemprov Kaltim terus dilakukan guna mendorong peningkatan alokasi di masa mendatang.
“Ini langkah awal. Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur, terkait Bankeu ke depan diharapkan bisa jauh lebih besar,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar bersama Pemprov Kaltim tetap berkomitmen merealisasikan pembangunan Jembatan Sangasanga–Anggana yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp1 triliun.
Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema pembiayaan bersama.
“Kami dengan Gubernur sudah berkomitmen untuk membangun Jembatan Sangasanga-Anggana dengan biaya Rp1 triliun. Nanti separuhnya dari Pemprov, sisanya dari Pemkab,” jelasnya.
Pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Sangasanga dan Anggana itu dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah pesisir serta memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Aulia memastikan Pemkab Kukar akan terus memperkuat koordinasi dan perencanaan agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai tahapan tanpa mengganggu stabilitas anggaran daerah.
“Kami ingin pembangunan ini benar-benar terealisasi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar